DIY Tidak "Lockdown", Sultan HB X: Pemerintah Tak Sanggup Ganti Biaya Hidup Warga
Senin, 21 Juni 2021 | 19:07 WIB
Gubernur DIY Sultan HB X, saat ditemui di Kepatihan Kota Yogyakarta, Jumat (18/6/2021) jelaskan buka opsi lockdownBaca Juga
- Di Tengah Kontroversi, Bupati Banjarnegara Nobar Wayang Kulit: Semua Maskeran Kecuali Wayangnya
- Umumkan Diri Positif Covid-19, Wabup Kendal Undang Wartawan ke Rumah Dinasnya
- Per 21 Juni Zona Merah di Jateng Jadi 13 Daerah, Ini Langkah Ganjar
- Situasi Pengendalian Covid-19 di Kalbar Level 3, Acara Nobar Euro 2020 Dilarang
- Belasan Pedagang di Pantai Selatan Gunungkidul Positif Covid-19
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepekan ini mengalami peningkatan signifikan.
Gubernur DIY memastikan belum akan menerapkan lockdown dalam waktu dekat. Sebab, Pemerintah DIY tak sanggup untuk mengganti mengganti biaya hidup warganya jika lockdown diberlakukan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama dirinya mengambil langkah untuk tidak melakukan lockdown di DIY.
Baca juga: Epidemiolog UGM Sarankan 70 Persen Warga DIY di Rumah 20 Hari untuk Tekan Penularan Covid-19
Keputusan tersebut ia ambil setelah melakukan rapat dengan para epidemiologi, rumah sakit, dan kepala daerah.
"Ya nggak to (lockdown). Nggak ada kalimat lockdown. Saya nggak kuat suruh ngeragati (memodali kebutuhan) rakyat seluruh Yogyakarta," katanya ditemui setelah rapat di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (21/6/2021).
Disinggung soal pernyataan dirinya beberapa waktu lalu, ia menjelaskan bahwa hal itu merupakan pilihan terakhir.
"Itu pilihan terakhir (lockdown), tapi pemerintah tidak akan kuat," tambahnya.
Sultan HB X sekarang sedang mengandalkan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro untuk membatasi mobilitas masyarakat.
Mengingat, konsekuensi lockdown sangat berat ditanggung oleh warga dan pemerintah.
"Karena pengertian lockdown totally close orang jualan nggak ada yang buka hanya apotek sama supermarket. Lainnya tutup, pemerintah ganti rugi duit untuk beli makan, kalau kita nggak kuat," kata dia.
Baca juga: Di Tengah Kontroversi, Bupati Banjarnegara Nobar Wayang Kulit: Semua Maskeran Kecuali Wayangnya
Sedangkan, hasil rapat dengan kepala daerah, rumah sakit, dan epidemiolog, Sultan menjelaskan ada beberapa poin penting pertama adalah membatasi mobilitas masyarakat agar tidak terjadi kerumunan.
Kedua mengonsolidasikan penambahan tempat tidur di rumah sakit dan ketersediaan oksigen.
"Ketiga kita sepakat untuk bersama bupati wali kota untuk menambah kamar baik bagi yang positif maupun mereka yang karantina di tiap kelurahan," ujarnya.
| Penulis | : | Kontributor Yogyakarta, Wisang Seto Pangaribowo |
| Editor | : | Khairina |
