Kendaraan Mau Balik Nama tapi Tanpa Faktur, Begini Caranya
Selasa, 10 Maret 2020 | 17:12 WIB
faktur kendaraan bermotor yang menjadi salah satu bukti resmi jual beli kendaraan kendaraan dari diler.Baca Juga
- Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik Tak Berlaku untuk Hybrid dan PHEV
- MAB Sambut Baik Insentif Bebas Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta
- Pergub Bebas Pajak Kendaraan Listrik Terbit, Honda Tetap Tunggu Juknis
- Bapenda DKI Klaim Leasing Hambat Perolehan Pajak Kendaraan Bermotor
- Pemprov Jateng Bebaskan Bea Balik Nama dan Denda Pajak Kendaraan
- Tunggakan Pajak Kendaraan di Jateng Tembus Rp 450 Miliar
- Bebas Denda Pajak Kendaraan buat Warga Jawa Tengah
- Warga Jateng Bisa Bayar Pajak Kendaraan Secara Online, Begini Caranya
- Puluhan Pengemplang Pajak Kendaraan Terjaring Razia di PIK
SOLO, KOMPAS.com- Faktur merupakan dokumen yang diberikan oleh pihak diler kepada konsumen, saat membeli kendaraan pertama kali.
Dokumen ini berisi mengenai spesifikasi kendaraan seperti nomor mesin, nomor rangka, dan juga harga pabrik saat dijual ke diler.
Maka tidak heran jika nilai atau harga kendaraan yang ada pada faktur jauh lebih murah dibandingkan saat membeli dari diler.
Hal ini karena harga tersebut belum termasuk untuk pengurusan surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan juga Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Faktur pada kendaraan biasanya menjadi satu pada BPKB dan berada di lembar paling belakang.
Keberadaan dokumen tersebut juga menjadi salah satu syarat saat akan melakukan mutasi atau balik nama kendaraan bermotor.
Baca juga: Warga Jateng Bisa Bayar Pajak Kendaraan Secara Online, Begini Caranya
Tetapi, bagaimana jika membeli kendaraan bekas yang sudah tidak dilengkapi dengan faktur. Banyak pemilik yang dibuat ragu saat hendak mengurus balik nama karena tidak adanya faktur.
Jateng bebas BBNKB dan Denda Pajak Kendaraan bermotorKasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Solo, Jawa Tengah (Jateng) Nurma Riyanti mengatakan, untuk balik nama kendaraan yang tidak dilengkapi dengan faktur tetap bisa dilakukan.
“Untuk mutasi dan balik nama bisa menggunakan kuitansi bermaterai Rp 6.000, kalau untuk faktur bisa minta copy faktur di bagian arsip,” katanya kepada Kompas.com, Selasa (10/3/2020).
Menurutnya, copy faktur sudah cukup untuk menjadi syarat mutasi atau balik nama kendaraan bermotor.
Baca juga: Bebas Denda Pajak Kendaraan buat Warga Jawa Tengah
“Nanti kan ada keterangan di surat mutasinya, apa saja yang tidak ada,” ucapnya.
Nurma menambahkan, yang terpenting saat akan melakukan mutasi atau balik nama kendaraan membawa syarat wajibnya.
Pajak progresif dikenakan bagi dua kendaraan atau lebih dengan nama pemilik di STNK dan BPKB yang sama.Seperti KTP asli atas nama, BPKB asli, STNK asli, kuitansi jual beli bermaterai Rp 6.000 dan juga membawa kendaraan ke Samsat untuk dilakukan cek fisik.
“Untuk cabut berkas prosesnya agak lama yakni sampai satu bulan, tetapi kalau hanya ganti pemilik saja satu hari bisa selesai,” ujarnya.
| Penulis | : | Ari Purnomo |
| Editor | : | Aditya Maulana |
