KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim mengatakan seharusnya demokrasi  mampu mengelola keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini Menag katakan saat membuka secara resmi sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Kota Bogor, Senin (28/1/2019).

"Lagi pula, saat ini keberagaman juga merupakan interpretasi dalam kehidupan umat beragama dalam konteks demokrasi sebagai upaya untuk membangun semangat kebersamaan," kata Menag Lukman dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Untuk itu, perhatian MPL-PGI pada kehidupan demokrasi di Indonesia mendapat sambutan positif dari Menag.

“Inti ajaran agama adalah kasih sayang bukan kebencian. Semangat inilah yang akan kita rawat sebaik-baiknya. Kita harus mencegah upaya pihak-pihak lain yang membuat kehidupan kita bersama menjadi terpecah dan menimbulkan konflik,” kata Lukman.

Sementara itu, Ketua Umum PGI, Pdt. Henriette Tabita Lebang dalam sambutannya mengingatkan bahwa keugaharian atau kesahajaan menjadi bingkai bersama gereja-gereja dalam merespons persoalan kebangsaan.

Adapun persoalan bangsa yang ia maksud adalah kemiskinan, ketidakadilan, lingkungan hidup, dan radikalisme.

Untuk diketahui, selain persoalan demokrasi, persidangan MPL-PGI pun membahas persiapan Sidang Raya PGI ke-17 yang akan dilangsungkan di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sidang membahas pula berbagai program PGI 2019 yang berpusat pada pergumulan gereja-gereja terkait semangat keugaharian dalam merespons persoalan-persoalan bangsa.

Selain Menag dan Ketua Umum PGI, hadir pula dalam sidang tersebut Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey. Orang nomor satu di Sulut ini hadir sebagai Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (FK-PKB PGI).

Sidang MPL-PGI juga dihadiri Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Pdt. Hein Arina dan para pengurus PGI.

---

Penulis	:	Mikhael Gewati
Editor	:	Mikhael Gewati