JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menegaskan, empat isu yang menjadi materi debat pertama pilpres 17 Januari 2019 merupakan pilar dari penegakkan hukum di Indonesia.

"Masalah hukum ini krusial. Hukum soal regulasi, aparat, sarana dan prasarana, serta budaya hukum. Kalau keempatnya ini bagus, ya hukum Indonesia pasti baik," kata Nasir dalam diskusi eksternal di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo Anggap Debat Pertama Jadi Tantangan Berat Jokowi-Maruf

Maka dari itu, sebagai wakil dari partai koalisi pendukung, ia menyarankan beberapa solusi penegakkan hukum yang bisa disampaikan Prabowo-Sandi saat debat, yakni revisi Undang-undang tentang Kepolisian dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Kalau UU-nya sudah bagus, tapi aparat hukumnya masih sontoloyo, ya sontoloyo juga penegakan hukumnya. Makanya saya mengusulkan nanti Prabowo-Sandi untuk memperbaiki dua UU itu karena masih ada sisi-sisi gelap di kepolisian dan kejaksaan," tutur Nasir.

Baca juga: Hadapi Debat Pertama, Timses Andalkan Orisinalitas Jokowi-Maruf

Menurutnya, kepolisian dan kejaksaan masih memiliki stigma sebagai lembaga pemerintah yang tidak bersih. Sehingga, revisi UU tersebut diperlukan lewat regulasi dan evaluasi yang dikoreksi secara total.

"UU Kepolisian ini kan sudah lama dari tahun 2002, artinya sudah berusia 16 tahun dan karena itu harus dievaluasi. Sehingga kemudian dari berbagai macam kisruh internal yang selama ini ada di tubuh kepolisian bisa diantisipasi dengan UU yang baru, kepolisian selama ini juga lebih terlihat penguasa dibandingkan alat negara," paparnya.

Baca juga: Kalla: Kalau Pertanyaan Debat Dirapatkan Dulu, yang Pantas Jadi Capres-Cawapres Timnya

Selain itu, Nasir juga mengusulkan Prabowo-Sandi membuat lembaga otonom untuk Lembaga Pemasyarakatan yang kini di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasalnya, hingga saat ini Lapas mengalami banyak permasalahan, contohnya kapasitas Lapas yang berlebihan karena narapidana narkoba.

"Memang harus seperti itu karena Lapas banyak masalah sehingga dipertimbangkan menjadi badan sendiri meskipun agak berat dalam konteks pembinaanya," imbuh Nasir.

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Akan Soroti OTT dan Penguatan KPK Saat Debat

"Usulan ini muncul karena over capacity dan ini enggak terlepas dari penanganan narkoba yang tidak profesional," sambungnya.