JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pernah mengatakan, bahwa kendaraan listrik akan membantu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), karena pengguna mobil dan sepeda motor listrik tidak perlu mengisi BBM.

Oleh sebab itu, muncul wacana jika subisi BBM akan dialokasikan juga untuk electric vehicle (EV). Sebagai Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto, sebebarnya tidak perlu seperti itu.

"Karena nanti dengan sendirinya, penggunaan BBM akan berkurang, apalagi populasi kendaraan listrik di Indonesia semakin banyak. Jadi kalau menurut kami tidak perlu ada subsidi ini," ujar Jongkie saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/11/2018) sore.

Baca juga: Bangun Pabrik Baterai, Indonesia Menolak Hanya Jadi Basis Produksi

Jongkie melanjutkan, yang dibutuhkan oleh para produsen otomotif di Indonesia bukan soal itu, tetapi lebih kepada harmonisasi tarif LCEV. Hal tersebut sempat dibahas dalam pertemuan tertutup di Gedung DPR RI, yang berlangsung, Kamis (29/11/2018) siang.

"Jadi mereka juga mempertimbangkan hal itu (harmonisasi tarif) dan akan melakukan apa yang diperlukan oleh para produsen otomotif," ucap Jongkie.

Jongkie berharap, pemerintah juga segera memberikan keputusan yang terbaik untuk program kendaraan listrik. Sebab secara industri sudah sangat siap.

Baca juga: Kira-kira Berapa Harga Avanza Terbaru?

"Semoga seperti peraturan soal kendaraan listrik dan lain sebagainya harus segera diselesaikan. Kami tidak meminta soal subsisi BBM dialihkan untuk kendaraan listrik, karena kalau itu akan berjalan dengan sendirinya apabila secara industri dan pasar sudah dimulai," ujar dia.

Belum lagi, seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, bahwa Indonesia segera memiliki pabrik lithium battery di Morowali, Sulawesi Tengah. Bahkan, pabrik tersebut akan menjadi pabrik produsen lithium battery terbesar di dunia.