TANGERANG, KOMPAS.com - PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren) akhirnya resmi diluncurkan pada hari ini, Jumat (1/6/2018) setelah mendapatkan izin penyelenggaraan uang elektronik (e-money) dari Bank Indonesia (BI) pada Kamis, (22/5/2018).

Sebelumnya, bisnis uang elektronik milik Yusuf Mansur ini sempar ditutup karena terkendala izin dari BI.

Hingga pada 2017, Yusuf Mansur mengatakan Paytren memperbarui berbagai aspek kelayakan bisnis, sistem informasi, manajemen risiko sesuai dengan peraturan BI mengenai uang elektronik.

"Sejak awal 2014, Paytren sudah mengajukan izin Penerbit Uang elektronik kepada BI, hingga akhirnya dengan pertumbuhan yang semakin pesat dan perkembangan komunitas mitra menambah keyakinan manajemen Paytren," ujar Yusuf Mansur saat acara peluncuran Paytren di Pesantren Tahfidz Daarul Quran, Jumat (1/6/2018).

Yusuf Mansur menargetkan, paska-peluncuran pada hari ini, Paytren dapat mengumpulkan 10 juta pengguna dengan dana yang dikelola mencapai Rp 30 triliun per bulan.

"Kalau kita berhasil mengumpulkan 60 juta orang di Paytren, kita bisa kelola sampai Rp 120 triliun, itu masih kecil," tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, layanan uang elektronik Paytren dapat menjadi sarana percepatan inklusi keuangan di Indonesia.

"Inklusi keuangan di Indonesia tahun 2014 hanya 36 persen atau 96 juta orang, tahun 2017 sudah meningkat jd 130 juta jiwa, tapi itu jumlah itu belum mencakup setengah dari penduduk Indonesia," ujarnya.

Rudiantara mentatakan, dengan target inklusi keuangan yang mencapi 75 persen di tahun 2019 mendatang, persiapan dari segi infrastruktur sudah mampu untuk mendukung. Namun, untuk mencapai target tersebut, perlu dukungan dari elemen lain, seperti pengembangan layanan keuangan elektronik (fintech).

"Dari sisi infrastruktur nggak masalah, karena jaringan ponsel dan 4G di indo sata ini lebih dari 75 persen. Nah, teknologi baru model Paytren ini bentuk inklusi keuangan informal," tukas dia.