KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Rabu (23/5/2018) menyatakan, bakal meninjau ulang rencana mega proyek kereta cepat Singapura-Kuala Lumpur (HSR).

Dia akan memberikan keputusan terkait nasib proyek tersebut dengan segera, tanpa menyebutkan waktunya.

Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak pada 2016 meneken rencana pembangunan kereta cepat sejauh 350 km yang bakal menghubungkan Singapura dan Malaysia.

Baca juga: Kurangi Pengeluaran Negara, Gaji Menteri Malaysia Dipangkas 10 Persen

Proyek itu diperkirakan bakal menghabiskan dana senilai 50 miliar ringgit atau Rp 178,3 triliun dan bisa memangkas waktu perjalanan Singapura-Kuala Lumpur menjadi 90 menit.

Namun, belum juga sempat merealisasikannya, Najib harus terguling dalam pemilihan umum Malaysia dan digantikan oleh pemimpin oposisi Mahathir.

Pria berusia 92 tahun itu juga akan menghapus keberadaan Komisi Transportasi Publik Darat (Spad) yang memimpin negosiasi proyek kereta cepat Singapura-Kuala Lumpur (HSR).

Direktur eksekutif perusahaan MyHSR, Mohd Nur Ismal Mohamed Kamal, pada awal bulan ini mengatakan, Malaysia bisa kehilangan pendapatan nasional hingga 209 miliar ringgit atau Rp 745,3 triliun, jika proyek HSR dibatalkan.

Mega proyek lainnya yang bakal ditinjau ulang kabinet baru Malaysia adalah jalur kereta pesisir timur untuk mengubungkan kawasan pesisir timur hingga barat.

Pemerintah Malaysia ingin meyakinkan kesepakatan proyek tersebut dilakukan secara transparan.

Baca juga: Mahathir Evaluasi Semua Mega Proyek yang Dirancang Najib Razak

Selain itu, Mahathir juga menyatakan, pemerintah akan meninjau kembali pencarian pesawat maskapai Malaysia Airlines MH370.

Reformasi kebijakan lainnya adalah memangkas gaji menteri pada kabinet pemerintah sebesar 10 persen.

"Kami fokus pada masalah keuangan negara. Kami menemukan gaji menteri lebih rendah dari pegawai negeri berpangkat tinggi. Tapi kami akan memangkas gaji menteri sebesar 10 persen," katanya.