JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meminta semua pihak menahan diri dan tidak menyampaikan informasi yang meresahkan bagi masyarakat.

Hal itu diutarakan Hasto menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.

"PDI-P berharap semua mengedepankan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai informasi yang menyejukkan. Informasi yang menegaskan tata politik yang mengandung peradaban," kata Hasto di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Karenanya, Hasto pun menyayangkan sikap Panglima tersebut. Padahal seharusnya Panglima bisa lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan yang ada.

"Kita ini negara hukum yang punya aturan. Saya yakin bapak Panglima bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang beliau sebut. Sehingga tanpa perlu harus disampaikan kepada publik beliau bisa langsung sampaikan informasi," kata dia.

Baca juga: TNI AU Tak Bermaksud Sanggah Pernyataan Panglima Soal Senjata Ilegal

Ke depan, Hasto juga berharap, jika ada informasi-informasi sifatnya penting untuk dilakukan klarifikasi. Maka baiknya check and recheck Informasi tersebut perlu dilakukan terlebih dulu.

"Kami berharap menjadi pemimpin kalau ada hal-hal yang penting dan strategis seperi itu kan bisa dilakukan klarifikasi. Tugas pemimpin menyatukan, memberikan arah dan pernyataan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang kontroversi," tutup Hasto.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

(baca: Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN)

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

"Data-data kami, intelijen kami akurat," ucapnya.

Ia juga bicara soal adanya oknum di TNI.

"Bahkan TNI pun akan dibeli. Tidak semuanya bintang-bintang di sini bersih. Ada yang punya keinginan dengan cara amoral unutk mendapat jabatan," ucap Panglima.

(baca: Isu Pembelian 5.000 Senjata Merebak, Wiranto Pastikan Negara Aman)

Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya.

Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu.

Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.

 

---

Penulis	:	Moh. Nadlir
Editor	:	Amir Sodikin