JAKARTA, KOMPAS.com - Mengatasi persoalan kelangkaan garam konsumsi yang terjadi saat ini, pemerintah sepakat melakukan importasi garam sebanyak 75.000 ton dari Australia dengan menugaskan PT Garam.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menjelaskan, keputusan importasi garam diambil setelah melalui rapat dengan berbagai kementerian dan lembaga.

"Kebutuhan mendesak, kami tugaskan PT Garam impor garam bahan baku untuk garam konsumsi, itu istilahnya. Impor 75.000 ton setelah melakukan berbagai pertimbangan bersama antara kementerian dan lembaga yang dikoordinasi KKP tentang produksi dalam negeri," ujar Oke Nurwan di Kemendag, Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Oke menjelaskan, pasokan tersebut dijadwalkan masuk melalui tiga pelabuhan antara lain Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Sumatra, dan Pelabuhan Ciwandan Banten pada 10 Agustus 2017 mendatang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, importasi garam dilakukan akibat terjadinya kelangkaan pasokan garam yang dipicu anomali cuaca yang tidak menentu.

"Idealnya garam dipanen 10 hari, agar kadar airnya cukup. Dengan kondisi tidak menentu seperti saat ini garam sudah dipanen dalam waktu 3-5 hari," katanya.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawalan terkait importasi garam yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan.

"Kami dari Satgas Pangan ada dari KKP juga kami kawal, dampingi pengadaan garam sampai ke end user (konsumen). Kami ingin pastikan proses tidak ada rembesan di daerah. Ini kami harap berjalan baik dan distribusi garam lancar sampai tujuan," jelasnya.

---

Penulis	:	Pramdia Arhando Julianto
Editor	:	Bambang Priyo Jatmiko