JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait mengkaji kembali porsi Indonesia dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sebab, porsi Indonesia dalam konsorsium kereta cepat dinilai terlalu besar yakni 60 persen, sementara 40 persen lainnya dimiliki China.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi ingin kepemilikan Indonesia dalam konsorsium itu ditekan seminimal mungkin demi memperkecil risiko kegagalan proyek.

"Presiden minta didetilkan kembali. Karena ini kan B to B dan porsinya 60:40. Beliau minta, kenapa Indonesia enggak 10 persen saja, 90 persen China untuk memperkecil risiko," ujar Basuki, di Istana, Selasa (25/7/2017).

Menteri yang diberi tugas mengkaji hal itu, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Keduanya diminta melakukan kajian dalam waktu satu pekan ke depan.

Selain tentang porsi Indonesia di konsorsium, Presiden Jokowi juga meminta menteri terkait mengkaji beberapa hal, di antaranya, skenario kegempaan, kondisi jembatan panjang dan terowongan.

Proyek kereta api cepat ini baru dalam tahap pembebasan lahan.

Hingga Mei 2017 lalu, pembebasan lahan telah mencapai 53 persen.

Kontraktor PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menemui hambatan dalam hal pembebasan lahan di kawasan Walini.

Sebab, kawasan tersebut adalah kawasan industri. Kini, konstruksi di Walini masih dalam tahap persiapan pembangunan terowongan.

 

---

Penulis	:	Fabian Januarius Kuwado
Editor	:	Inggried Dwi Wedhaswary