JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno menilai penggunaan mobil dinas oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai angkutan mudik lebaran hanya akan menambah kemacetan jalur mudik.

Sandi menyarankan, PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perjalanan mudik dengan moda angkutan umum.

"Mestinya dibiasakan juga menggunakan kendaraan transportasi massal. Sehingga dengan begitu enggak menambah kemacetan," ujar Sandiaga di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2017).

Ia menambahkan, dengan beralih ke transportasi umum, maka kemacetan di jalur mudik dapat berkurang dan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas pun dapat ditekan.

"Sekarang kalau kita lihat perkembangan di jalur Pantura (Pantai Utara) pasti kan memakan korban jiwa (pada arus mudik)," tutupnya.

Baca: Djarot: Kalau Mudik Masih Gunakan Mobil Dinas, Keterlaluan!

Seperti diketahui, larangan penggunaan mobil dinas bagi PNS pun telah diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Djarot mengancam akan memotong tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik menjelang Lebaran 2017.

"Kan kami punya mekanismenya. Gampang sekali, dipotong TKD-nya. Kami kan sudah punya teknologinya, kami lihat atas nama siapa, kan keterlaluan ya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (12/6/2017).