JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan pemerintah sudah mendeteksi organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila.

Namun, ia enggan menyebutkan apa saja ormas yang dimaksud.

"Ya sudah (dideteksi). Ya enggak bisa kita diskusikan di depan saudara-saudara sekalian. Tapi pasti pemerintah sudah melakukan langkah-langkah itu," kata Wiranto di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Wiranto mengatakan, selama ini pemerintah memang terus mengawasi hampir semua ormas yang sudah mendapatkan izin dan berbadan hukum.

Oleh karena itu, pemerintah sudah mengetahui ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Mana nyata-nyata betul-betul bertentangan dengan Pancasila, bahkan keberadaannnya tidak mengambil bagian dari satu proses pembangunan di Indonesia, ya harus bubar," ucap Wiranto.

Wiranto memastikan pemerintah tidak akan gegabah dalam membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Pemerintah awalnya akan memberikan peringatan terlebih dahulu.

"Kalau keberadaannya justru mengganggu proses bangsa ini membangun, mengganggu ketentraman publik, memberikan informasi-informasi yang nyata-nyata membuat rakyat bingung, kemudian juga merancukan ideologi negara yang sudah kita sepakati yang merupakan kesepakatan kolektif bangsa yang sudah final, tentunya tidak layak untuk hidup di Indonesia," ucap Wiranto.