Laboratorium Kerukunan Beragama

Selasa, 2 Mei 2017 | 16:56 WIB

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu (23/4), menghadiri Pekan Kerukunan Nasional di Sulawesi Utara. Acara yang berlangsung 21-28 April 2017 di Kota Manado dan Kabupaten Tondano, Sulut, itu diselenggarakan pemerintah provinsi bersama Forum Umat Beragama Sulut untuk memperingati Paskah 2017. Tema acaranya adalah "Kita Semua Ciptaan Tuhan".

Acara ini ditandai dengan ceramah dan diskusi serta karnaval bunga di Kota Manado. Hadir dalam acara ini tokoh dari sejumlah agama di Indonesia, pejabat pemerintah, dan tokoh sosial-politik dari sejumlah daerah di Indonesia. Di antara mereka adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat Din Syamsuddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H Laoly, Hakim Agung Gayus Lumbuun, fungsionaris Partai Golkar Theo Sambuaga, Sekretaris Jenderal World Student Christian Federation Jurgete Montes Rokas, serta pemerhati politik Jeirry Sumampouw.

Beberapa pernyataan muncul dalam acara ini. Wapres Kalla antara lain menyerukan kepada para pengurus masjid di Sulut agar jangan menyetel terlalu keras pengatur suara di masjid sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Ketika mendampingi perjalanan dari Bandar Udara Sam Ratulangi hingga Kota Manado, Kalla bertanya kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey, mengapa banyak dipasang salib di pinggir-pinggir jalan. "Ini tradisi Paskah di Sulut Pak Wapres. Yang memasang salib-salib itu bukan hanya orang Kristen, melainkan juga orang Muslim, Hindu, Buddha dan Konghucu. Ini tradisi Paskah di sini," jelas Olly.

Kalla memuji kehidupan beragama yang rukun antarumat di Sulut. Misalnya, ketika konflik di Ambon dan di Poso, beberapa waktu lalu, Kota Manado menjadi pengungsian bagi umat Muslim dan Nasrani. Oleh karena itu, Wapres Kalla berharap perdamaian dan kedamaian terus berlanjut di provinsi berpenduduk 2,5 juta yang kini dibanjiri wisatawan mancanegara.

Dalam acara ceramah dan diskusi, Sri Adiningsih sambil menikmati kue cucur Manado antara lain mengatakan, acara tujuh hari di Sulut tersebut banyak dihadiri warga dari Indonesia timur, antara lain Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. "Dari segi ekonomi, sebenarnya mereka ini lebih banyak menghadapi tantangan berat ketimbang warga masyarakat di Indonesia barat," katanya.

Sementara itu, Din Syamsuddin memuji Olly Dondokambey yang berhasil membuat Sulut menjadi laboratorium dan "show room" kerukunan antarumat beragama ini. "Pak Olly bukan hanya gubernur baru, tetapi ini baru gubernur," ujarnya.

(Baca juga: Praktik Toleransi di Indonesia Meningkat pada 2016)

Theo Sambuaga juga menunjuk para pejabat Provinsi Sulut yang berbusana Muslim dan berkopiah hitam saat membantu penyelenggaraan acara tersebut. "Ini memperlihatkan para pejabat di Sulut betul-betul orang Indonesia yang setia pada NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan pluralitas negeri ini," ujarnya.

Olly Dondokambey dalam kesempatan itu, antara lain, memberikan penjelasan tentang dirinya sehubungan dengan kasus korupsi KTP elektronik yang disebut-sebut terkait dengan dirinya. "Saya tidak takut karena saya tidak bersalah," katanya.

Sementara Gayus Lumbuun berharap orang Kristen melihat politik sebagai sakramen yang menyelamatkan warga dari ketidakadilan, korupsi, dan mafia peradilan. Ia juga prihatin atas angka kematian 50 orang setiap hari akibat narkotika. Dari pemaparan Gayus tampak bahwa Indonesia memang cukup memprihatinkan di bidang politik dan hukum sehingga membutuhkan sakramenisasi politik yang menyelamatkan.

(Rizal Layuck/J Osdar)
----
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Mei 2017, di halaman 2 dengan judul "Laboratorium Kerukunan Beragama".

Kompas TV Cara Mengajarkan Toleransi pada Anak sejak Dini




Penulis :
Editor : Bayu Galih