JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Indonesia Hartono, mengatakan saat ini peternak rakyat dengan segala keterbatasan sumber daya harus bersaing dengan perusahaan peternakan besar.

Hartono menjelaskan, persaingan itu terjadi akibat peternak rakyat dan perusahaan peternakan besar bersaing di pasar yang sama.

Akibatnya peternak tidak mampu bersaing, sebab, peternak juga membeli bibit ayam, pakan, dan vaksin melalui perusahaan peternakan besar yang juga menjual ayam dan telur dipasar yang sama yaitu pasar domestik dan konsumsi masyarakat.

"Harusnya ada mekanisme (pasar) yang diciptakan, jangan sampai merugikan peternak, jangan sampai juga cuma gara-gara peternak besar imbasnya kepada ratusan ribu peternak kecil," ungkap Hartono kepada Kompas.com, Senin (27/2/2017).

Hartono menilai, pemerintah saat ini memiliki kapasitas dan sumber daya untuk mengeluarkan solusi terhadap persoalan peternak rakyat.

"Apakah ini adil ? Bikinlah solusi, pemerintah kan punya sumber daya yang luar biasa, seharusnya ada pembagian pasar," tegas Hartono.

Menurutnya, peternak dan petani sebagai produsen harus dilindungi pemerintah.

"Sebagai produsen petani dan peternak dilindungi pemerintah, saya tidak paham saat ini, apakah Pak Jokowi yang salah atau menterinya yang salah," paparnya.

Hartono mengungkapkan, bila peternak rakyat tidak boleh lagi menjalankan usahanya pemerintah harus hadir dan memberikan solusi terkait masalah tersebut.

"Apakah kami tidak boleh beternak? Pemerintah harus adil jangan sampai kami ini meninggalkan hutang, karena kalau rugi terus akan meninggalkan hutang," jelas Hartono.

Berdasarkan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) nasional harga telur ayam ras terendah Rp 16.200 per kilogram di Maluku Utara, dan tertinggi di Papua mencapai Rp 34.750 per kilogram.

"Untuk produk yang sensitif harus diatur pemerintah, kan pemerintah juga khawatir kalau harga ayam dan telur jika kemahalan akan menyebabkan inflasi, nah kami sebagai peternak setuju, silahkan tentukan batas atas jangan sampai naik terus harganya," ungkap Hartono.

---

Penulis	:	Pramdia Arhando Julianto
Editor	:	Aprillia Ika