JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah kabar memburuknya hubungan bilateral Indonesia - Australia pascakasus dugaan pelecehan Pancasila.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menjawab pertanyaan seorang wartawan Australia pada pertemuan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

"Hubungan itu tidak goyah. Memang ada insiden kecil, ada pernyataan perorangan tidak bertanggungjawab dan pemutusan kerja sama bidang bahasa, tapi tidak merusak hubungan kedua negara secara umum," ujar Wiranto.

(baca: Ini Penjelasan Australia kepada Menhan soal Dugaan Hina Pancasila)

Wiranto menuturkan, saat ini hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dilandasi oleh kesamaan kepentingan.

Dia mencontohkan pertemuannya dengan Jaksa Agung Australia George Brandis saat Ministerial Council Meeting (MCM) on Law and Security di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017) lalu, menjadi bukti adanya kerja sama kedua negara yang terus dijalin.

Dalam pertemuan tersebut, kata Wiranto, kedua negara menyepakati kerja sama dalam upaya pemberantasan terorisme.

"Hubungan kedua negara diwarnai dengan persahabatan yang kuat. Memang ada pasang surut, tapi tidak membuat jadi putus. Selalu ada kepentingan bersama. Presiden pada 26 Februari juga akan ke Australia," ucapnya.

(baca: Surati Panglima TNI, Militer Australia Minta Maaf)

Selain itu, Wiranto juga mengapresiasi pertemuan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan Kepala Staf Angkatan Darat Australia Angus Letnan Jenderal Angus Campbell yang diadakan hari ini.

Pertemuan tersebut diadakan terkait hasil investigasi pihak Australia atas dugaan pelecehan Pancasila.

Namun, Wiranto mengaku belum menerima laporan atas hasil investigasi tersebut.

Dia mengatakan, langkah pemerintah soal kelanjutan kerja sama di bidang bahasa menunggu laporan dan usul dari Panglima TNI.

"Saya apresiasi pertemuan Panglima TNI dengan pihak tentara Australia. Keingian investigasi sangat positif. Kita dengar investigasi dulu baru pemerintah bikin keputusan. Kita tunggu saja. Panglima bisa mengusulkan apa yang harus dilakukan setelah itu," tuturnya.

(baca: Gatot Nurmantyo: Militer Australia Akan Sampaikan Maaf ke TNI)

TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada Australian Defence Force (ADF) pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

Panglima TNI sebelumnya sudah menerima surat permohonan maaf dari militer Australia.

Selain permohonan maaf, militer Australia menyatakan tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila.

Militer Australia juga berjanji akan memperbaiki kurikulum mereka. Selain itu, disebutkan juga bahwa Kepala Staf Angkatan Udara Australia akan dikirim ke Indonesia untuk koordinasi lebih lanjut.