JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat Hak Asasi Manusia M Mu'thasim Billah menilai, revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus menjunjung tinggi semangat HAM.

Billah mengatakan, negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari pelanggaran HAM.

"Negara ini dibentuk untuk menjaga keamanan segenap bangsa indonesia. Dilindungi dari ancaman dari luar dan tindakan negara yang bersikap melanggar HAM," ujar Billah dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (8/12/2016)

Oleh karena itu, menurut dia, setiap regulasi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip HAM.

Demikian pula RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Mantan anggota Komnas HAM ini, mengatakan, setiap pasal yang diketahui berpotensi melanggar HAM dalam RUU tersebut perlu ditiadakan.

"Dalam pembuatan UU Anti Terorisme, negara wajib mengangkat spirit penghormatan HAM. Ketika terjadi pelanggaran HAM oleh pasal-pasal itu, maka pasal itu harus ditiadakan," ujar Billah. 

Ia mengatakan, peniadaan pasal yang berpotensi melanggar HAM dapat membantu negara menjalankan tugasnya melindungi HAM segenap bangsa.

Selain itu, peniadaan pasal tersebut juga dapat mencegah negara melanggar konstitusi dan kesepakatan internasional.

"Sehingga negara bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya tanpa kecuali," kata dia.

---

Penulis	:	Dimas Jarot Bayu
Editor	:	Inggried Dwi Wedhaswary