JAKARTA, KOMPAS.com – Pro dan kontra mengenai pelibatan TNI di dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, turut menjadi perhatian dari mantan narapidana kasus terorisme, Ali Imron.

Saat Seminar Nasional bertema "Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme di Jakarta, Selasa (6/12/2016), mantan anggota kelompok Jamaah Islamiyah itu menyampaikan usulannya terkait revisi tersebut.

"Ada dua hal yang saya koreksi. Ketika TNI dilibatkan lagi, misalkan ikut menangkap-nangkap, nanti terjadi seperti dulu," kata Ali.

Menurut dia, salah satu alasan sejumlah orang pada saat itu belajar militer ke Akademi Militer Mujahiddin di Afghanistan, yaitu lantaran keterlibatan TNI di dalam peristiwa Talangsari, Lampung 1989 dan peristiwa Tanjung Priok 1984.

"Di Talangsari, Lampung, itu kawan kami sudah berhasil menguasai M16, tapi tidak bisa menggunakan jadi tidak bisa menembak TNI. Akhirnya kami belajar ke Afghanistan," ujarnya, sambil tertawa.

Ia menuturkan, jika TNI dilibatkan untuk menangkap teroris, dikhawatirkan justru akan menimbulkan rasa sakit hati di antara para pelaku pidana terorisme.

Namun, ada persoalan lain jika TNI tidak dilibatkan.

"Kalau TNI tidak dilibatkan sama sekali, nanti jadi celah kawan-kawan teroris ini untuk memisahkan, atau mengadudomba TNI sama Polri," ucap Ali.

"Di antaranya yang disampaikan Santoso beberapa tahun yang lalu, ‘nantang polisi, nantang Densus, tapi TNI jangan ikut-ikut’. Itu adalah opini dari kawan-kawan kami untuk membenturkan Polri dan TNI," kata dia.

Ali mengungkapkan, dirinya memiliki kepentingan besar untuk membantu pemerintah dalam memberantas praktik terorisme.

Ia tak menampik, masih menginginkan Indonesia menjadi negara islam. Namun, bukan dengan cara-cara yang dilakukan para teroris.