JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kurang mampu menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Beberapa kebijakan pemerintah dianggap menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi negatif negara lain terhadap Indonesia.

"Presiden (keenam) Susilo Bambang Yudhoyono telah membangun kemitraan strategis atau komprehensif dengan 18 negara kunci di dunia, khususnya Asia. Tahun ini, Partai Demokrat mencermati hubungan internasional kurang rapi," ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dalam pemaparan evaluasi satu tahun Jokowi-JK di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Persepsi negatif oleh negara lain, di antaranya, disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang secara sepihak membatalkan konsensus dalam menyelesaikan masalah bilateral di kalangan negara Asia Tenggara.

Cara-cara berkomunikasi dan penanganan hubungan luar negeri juga ada yang kurang tepat.

Misalnya, kebijakan penenggelaman perahu nelayan asing ilegal dan eksekusi mati sejumlah warga negara asing yang terkait kasus narkotika. (Baca: Dubes Malaysia: Kami Juga Menenggelamkan Kapal Pencuri Ikan)

"Demokrat tidak setuju dengan pencurian ikan secara ilegal dan kejahatan narkoba. Tetapi, seharusnya penanganan bisa dilakukan secara lebih tepat dan lebih rapi," kata Hinca.

Selain itu, Partai Demokrat menyesalkan keputusan pemerintah untuk memilih bekerja sama dengan Pemerintah China, bukan dengan Jepang, dalam proyek pembangunan dan pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung. (Baca: Tarif Kereta Cepat Rp 200.000-Rp 225.000 Per Penumpang)

Cara berkomunikasi dalam hubungan diplomasi yang kurang tepat dikhawatirkan dapat melukai perasaan negara-negara terkait, seperti Jepang, yang merupakan salah satu mitra Indonesia.