JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto menampik jika jajarannya dianggap lelet dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo menenggelamkan kapal ilegal yang mencuri kekayaan laut Indonesia.

"Enggak telat kok, enggak, biasa saja," ujar Tedjo kepada Kompas.com di pelataran Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Tedjo mengatakan, dalam menanggapi suatu instruksi, pihaknya memerlukan waktu untuk berkoordinasi. Koordinasi tersebut meliputi kesiapan dana, armada kelautan hingga personel yang ditugaskan. Hal itu demi keberhasilan instruksi itu sendiri.

"Belum lagi kan perlu waktu untuk mencari mereka (nelayan asing), perlu waktu ke lokasi dan sebagainya. Sisanya enggak ada masalah," ujar Tedjo.

Tedjo menegaskan, pemerintah akan terus menenggelamkan kapal yang tertangkap.

"Pokoknya terus kita lanjutkan. Kami tidak pandang bulu," ujar Tedjo.

Presiden Jokowi sebelumnya menyoroti kesiapan jajaran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang mencuri kekayaan di perairan Indonesia. Jokowi menyindir instruksinya untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal baru dilaksanakan setelah tiga kali diingatkan.

"Dua bulan lalu, saya perintahkan langsung, kapal-kapal yang masih berani masuk perairan kita dan melanggar, saya perintahkan saat itu langsung tenggelamkan! Tetapi, perintah itu sampai tiga kali, baru ada yang tenggelam," sindir Jokowi di hadapan para gubernur dan bupati serta wali kota yang hadir di acara Musrenbangnas 2014 di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Jokowi mengaku heran kenapa perintahnya itu baru dituruti setelah tiga kali dia ingatkan. Padahal, lanjut Jokowi, perintah penenggelaman kapal itu seharusnya dilakukan secepat mungkin.