JAKARTA, KOMPAS.com — Pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ternyata tidak dapat dilakukan tepat waktu sesuai target awal. Kementerian Dalam Negeri harus memperpanjang masa kontraknya dengan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) untuk mencetak e-KTP.

"Iya (masa kontrak habis). Sudah diperpanjang sampai Desember," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2013).

Gamawan mengatakan, kontrak dengan konsorsium seyogianya berakhir pada Oktober lalu. Hingga saat ini, katanya, jumlah e-KTP yang tercetak baru mencapai 146 juta lembar. Padahal, jumlah data penduduk yang terekam diklaim telah mencapai 176 juta.

"Pencetakan sudah di 146 juta lembar. Saya sudah minta agar terus dimaksimalkan," katanya.

Gamawan menambahkan, pihaknya menargetkan pencetakan e-KTP hingga 175 juta lembar pada akhir tahun ini. Menurutnya, pencetakan adalah perkara yang mudah. Hanya, pihaknya terbentur persoalan data penduduk dari daerah.

Ia mengatakan, pihaknya sulit mengirimkan data dari daerah ke bank data Kemendagri untuk memastikan ketunggalannya. "Mencetak mudah, sebulan jadi. Cuma membawa yang offline ini bagaimana, masukkan satu per satu. Itu yang saya khawatirkan, keburu (tercapai) atau tidak," kata Gamawan.

Pencetakan e-KTP, kata Gamawan, hanya dilakukan bila data yang terekam sudah dipastikan tunggal. Data penduduk yang sudah dipastikan tunggal baru mencapai 146 juta. Data tersebut sudah teridentifikasi dan masuk pusat data Kemendagri.

Seperti diberitakan, pada Desember 2012 lalu, Kemendagri mengklaim telah mencapai target proyek e-KTP dengan merekam 175 juta data penduduk. Kemendagri meyakini dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan ikut menyukseskan Pemilu 2014 mendatang.