Satu Meja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa pemerintah enggan menanggapi protes China terkait perubahan nama Laut Natuna Utara.

Menurut Luhut, dirinya telah berkomunikasi dengan China. Menurut Luhut, pemerintah tidak ingin menciptakan persoalan baru. Sebab, Indonesia tengah membangun kerja sama ekonomi dengan Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Ya kami tidak terlalu menanggapi. Saya sudah komunikasi dengan mereka. Tidak terlalu masalah. Kami tidak mau muncul hal-hal yang tidak perlu ke media. Karena itu jadi tidak baik untuk kedua belah pihak," ujar Luhut dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (24/7/2017).

"Kami sekarang mengembangkan kerja sama ekonomi yang menurut hemat saya sangat baik dengan China. Kebetulan saya yang sedang mengepalainya," kata dia.

Meski demikian mantan Menko Polhukam itu menegaskan, Indonesia tidak mengakui konsep nine dash line atau sembilan garis batas yang intinya mengklaim semua kawasan Laut China Selatan sebagai wilayah China.

Klaim China atas hampir semua wilayah di perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

Alhasil, sudah beberapa kali terjadi "persinggungan" antara kapal-kapal patroli TNI AL dengan kapal nelayan serta penjaga pantai China.

"Tapi stand kami jelas terhadap Tiongkok (China) bahwa kita tidak mengaku nine dash line. Tapi kami tidak mau ribut dulu soal itu, karena kami tidak punya sengketa wilayah dengan China. Prioritas kami itu bagaimana dengan kerja sama ekonomi dulu," tuturnya.

Indonesia baru-baru ini mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Keputusan Indonesia untuk menyebut Laut China Selatan dengan Laut Natuna Utara itu memicu kritik dari Beijing.

(Baca: Beijing Protes Indonesia Ubah Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara)

Keputusan Indonesia untuk menyebut Laut China Selatan dengan Laut Natuna Utara itu memicu kritik dari Beijing.

Seperti dikutip dari CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal.

"Penggantian nama ini tak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional," kata Geng Shuang, Minggu (16/7/2017).

Pihaknya berharap agar seluruh negara yang berada di sekitar Laut China Selatan untuk berkolaborasi mewujudkan tujuan bersama terutama terkait dengan situasi keamanan dan pertahanan di sekitar Laut China Selatan.