Bawaslu Minta Pendukung Capres-Cawapres Tak Pakai Atribut Provokatif

By Fitria Chusna Farisa - Jumat, 3 Agustus 2018 | 18:05 WIB
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Penetapan DPS dan DPSLN Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Penetapan DPS dan DPSLN Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (23/6/2018). (KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN)

Jakarta, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau pendukung Capres-Cawapres yang akan turut hadir mendampingi calon mereka mendaftar di KPU tidak menggunakan atribut yang provokatif. Hal ini demi menghindari ketegangan antar pendukung calon.

Masa pendaftaran capres-cawapres akan berlangsung 4-10 Agustus 2018. Pendaftaran akan dilangsungkan di kantor KPU Pusat. 

Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta supaya kubu Capres-Cawapres sama-sama menjaga ketertiban selama masa pendaftaran. Namun demikian, dirinya tidak menyebut secara detil definisi dari atribut provokatif tersebut.

"Dua-duanya kubu jangan provokatif," kata Afif kepada kompas.com, Jumat (3/8/2018).

Baca juga: KPK: Capres dan Cawapres Jangan Mepet Laporkan Harta Kekayaan

Melihat hal ini, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan seharusnya Bawaslu memberikan penjabaran yang lebih detail mengenai atribut provokatif. Hal itu bisa diartikan secara jamak dan rawan menimbulkan multitafsir.

"Provokatif dalam konteks itu agak debatable juga. Kalau memang ada aturan seperti itu harus lebih konkret apa maksudnya. Supaya nggak multitafsir dan dapat dengan mudah dilakukan," kata Jeirry.

Jeirry berpendapat, ada baiknya aturan pelaksanaan pendaftaran Capres-Cawapres tidak perlu dibuat terlalu kaku. Atribut pendukung Capres-Cawapres, kata dia, adalah bagian dari ekspresi dan kreativitas dari masing-masing kubu pendukung.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Imbau Tak Ada Tagar #2019GantiPresiden Saat Pendaftaran Capres-Cawapres

"Bisa membatasi ekspresi-ekspresi yang ada di parpol sendiri. Jadi jangan aturan itu mengekang kreativitas," ujarnya.

Lanjut Jeirry, pembatasan memang perlu. Tetapi harus dipikirkan betul pembatasan tersebut supaya tidak mengekang kreativitas.

"Jangan membuat kreativitas itu tidak berjalan karena hal itu akan membuat pemilu kita menjadi boring karena pemilu kita menjadi sangat bisa diprediksi," ucap Jeirry.

Kompas TV JK mengungkapkan hal ini tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi masa jabatan wapres.




Editor : Sabrina Asril
Artikel Terkait


Close Ads X