PKS: Jokowi Hati-hati Pilih Cawapres karena Elektabilitasnya Rendah

By Ihsanuddin - Kamis, 2 Agustus 2018 | 10:39 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengenakan sepatu milik NAH project asal Bandung dalam acara makan malam bersama sejumlah ketua parpol, Senin (23/7/2018) malam.
Presiden Joko Widodo saat mengenakan sepatu milik NAH project asal Bandung dalam acara makan malam bersama sejumlah ketua parpol, Senin (23/7/2018) malam. (Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian menilai wajar Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum juga mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2019.

Menurut dia, Jokowi memang harus hati-hati dalam memilih cawapresnya karena sang petahana memiliki elektabilitas yang tidak terlalu tinggi.

"Saya kira elektabilitas Pak Jokowi saat ini 32 persen, yang ajeg menurut LSI," kata Pipin dalam acara Satu Meja dengan tema 'Menebak Nama Kuat di Kantong Jokowi' di Kompas TV, Rabu (1/8/2018) malam.

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Juli lalu menunjukkan, Jokowi dipilih oleh 49,30 persen responden.

Kendati demikian, hanya 32 persen yang menyatakan tak akan mengubah pilihannya hingga hari H pencoblosan Pilpres 2019.

Sementara sebesar 17,3 persen lainnya masih bisa mengubah pilihannya ke capres Iain.

Baca juga: Kata Fadli Zon, Cawapres Prabowo Mengerucut ke Tiga Nama Ini

Menurut Pipin, elektabilitas Jokowi tersebut masih jauh dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono menjelang Pilpres 2009 lalu.

"Saya kira kehati-hatian beliau (Jokowi) sangat wajar," ucap Pipin.

Selain itu, lanjut Pipin, masih banyak sektor di pemerintahan Jokowi yang juga harus dibenahi, salah satunya adalah di bidang pemberantasan korupsi.

Baca juga: Sekjen PKS: Hanya Ada 2 Opsi Cawapres Prabowo, Salim Segaf atau Ustaz Abdul Somad

Hal ini juga yang kemudian membuat Jokowi membutuhkan waktu lebih lama dalam memilih cawapres.

"Saya kira perlu nawacita tentang bagaimana memberantas korupsi, perlu ditingkatkan, bagaimana KPK dikuatkan bukan diperlemah. Hak angket (terhadap KPK) yang didukung partai pendukung pemerintah itu tidak tepat. KPK harus diperkuat jejaringnya harus sampai provinsi," ucap Pipin.

Kompas TV Namun PDI Perjuangan sudah mengusulkan tiga nama untuk masuk dalam tim pemenangan.









Editor : Sandro Gatra
Artikel Terkait


Close Ads X