JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, memprediksi politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpeluang besar mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
Partai Demokrat memang telah melakukan penjajakan politik dengan Partai Gerindra pada Selasa (24/7/2018). Kedua partai disebut sepakat untuk mendukung Prabowo sebagai capres, tetapi nama cawapres masih belum ditentukan.
Menurut Yunarto, AHY memiliki kelebihan-kelebihan krusial yang tidak dimiliki oleh calon-calon lainnya.
Misalnya, pendukung di balik layar yang dimiliki AHY adalah ayahnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus mantan presiden RI selama dua periode berturut-turut.
"AHY punya SBY yang dilihat sebagai gerbong politik, yang memiliki jaringan logistik serta jaringan politik yang besar," ujar Yunarto ketika dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (26/7/2018).
Baca juga: SBY: Saya Tidak Pernah Tawarkan AHY Cawapres ke Jokowi
Yunarto menjelaskan bahwa kemampuan logistik yang mumpuni akan sangat membantu Partai Demokrat. Terlebih, sebagai kubu penantang petahana, logistik yang diperlukan tentu tidak sedikit.
Selain itu, AHY juga dinilai Yunarto unggul dari segi elektabilitas. Ia berkaca dari masuknya AHY dalam bursa nama-nama kandidat cawapres.
Saat ini masih ada partai lain yang juga mendukung Prabowo, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Namun, Yunarto memprediksi mereka mampu menerima pasangan tersebut.
Baca juga: AHY Tersenyum Dengar Prabowo Tak Masalah jika Dirinya Jadi Cawapres
Meskipun masing-masing partai menawarkan kadernya sebagai cawapres, menurut Yunarto, PAN dan PKS tidak memiliki nilai tawar yang tinggi. Keduanya tidak memiliki keunggulan seperti AHY.
"Jadi menurut saya, meskipun 'dikawin paksa', tetapi hal paling realistis yang harus diterima oleh dua belah pihak, andai kata memang (berkoalisi), mereka harus bergabung," ucapnya.
Namun, PAN dan PKS masih akan mendapatkan bagian dalam kekuasaan pemerintah.
Yunarto menjelaskan, kompensasi politik dapat berupa pembagian kursi yang lebih banyak dalam jabatan-jabatan strategis.
| Editor | : | Bayu Galih |
