Nasdem Berharap Cawapres Jokowi Bukan dari Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengungkapkan bahwa partainya berharap figur calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 tidak berasal partai politik.

Menurut Irma, soliditas antara parpol pendukung Jokowi akan terjaga jika cawapres Jokowi merupakan figur non parpol.

"Untuk menjaga soliditas antar-partai memang kami berharap wapresnya tidak dari parpol," ujar Irma saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

Diketahui saat ini ada enam partai di parlemen dan tiga partai di luar parlemen yang telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi.

PDI-P, Golkar, PPP, Nasdem dan Hanura telah menyatakan secara tegas mendukung Jokowi. Sementara PKB baru memberikan sinyal dukungan dengan mengusulkan ketua umumnya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Jokowi.

Selain itu, Perindo, PSI dan PKPI juga sudah memberikan dukungan.

Baca juga: Golkar Sebut Airlangga Cawapres Ideal Jokowi, Ini Alasannya...

Irma mengatakan, soliditas parpol pendukung harus terus dijaga. Oleh sebab itu, kata Irma, sebaiknya cawapres Jokowi berasal dari kalangan profesional.

"Kita ingin wapres itu dari profesional. Jadi jangan sampai itu membuat kegaduhan juga di koalisi partai. Kita berharap seperti itu," kata Irma.

Kendati demikian, lanjut Irma, Nasdem tidak keberatan jika nantinya Jokowi memilih cawapres dari kalangan parpol.

Asalkan, sosok cawapres tersebut disetujui oleh seluruh parpol pendukung dan dinilai mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi.

"Tapi kalaupun ternyata disetujui dari parpol yang disetujui oleh koalisi ya tidak jadi masalah juga. Yang penting bahwa elektabilitasnya mampu menaikkan elektabilitas jokowi," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah mengantongi nama cawapres. Ia pun meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan cawapres pendampingnya.

Menurut Jokowi, saat ini ada lima nama kandidat calon wakil presiden yang masuk pertimbangan.

Baca juga: Alasan Perindo Gugat UU Pemilu agar JK Bisa Jadi Cawapres Jokowi

Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan. Ia menolak menyebut kelima nama tersebut.

Jokowi masih menggodok siapa yang nantinya dari lima nama itu akan mendampinginya bertarung di Pilpres 2019.