Syarat Cawapres Jokowi, dari "Chemistry" hingga Faktor Elektoral

By Reza Jurnaliston - Rabu, 11 Juli 2018 | 17:21 WIB
Presiden Joko Widodo memperhatikan turbin kincir angin usai meresmikan Pembangkit Listirk Tenaga Bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). Presiden Joko Widodo meresmikan PLTB dengan kapasitas 75 megawatt yang akan membantu pasokan listrik di Wilayah Sulselbar dengan kekuatan putaran 30 buah turbin kincir angin.
Presiden Joko Widodo memperhatikan turbin kincir angin usai meresmikan Pembangkit Listirk Tenaga Bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). Presiden Joko Widodo meresmikan PLTB dengan kapasitas 75 megawatt yang akan membantu pasokan listrik di Wilayah Sulselbar dengan kekuatan putaran 30 buah turbin kincir angin. (ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai, Presiden Joko Widodo perlu memilih calon wakil presiden (cawapres) yang bisa diterima dan direstui oleh semua kalangan.

Menurut Ari, cawapres Jokowi tak cukup hanya diterima oleh kelompok lintas-golongan, tapi juga partai politik pendukungnya. Hal ini untuk menghindari adanya perpecahan di internal koalisi pemerintah.

Menurut Ari, cawapres Jokowi saat Pilpres 2019 nantinya perlu memiliki chemistry atau keterikatan yang baik.

"(Cawapres) punya integritas dan chemistry dengan Jokowi dan bisa menjadi partner atau tandem kerja terbaik untuk mendukung kerja Jokowi di periode kedua," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Jokowi Harus Pilih Cawapres yang Diterima Semua Parpol Pendukung

Menurut Ari, cawapres Jokowi nanti sebaiknya yang bisa menjamin keberlanjutan program, visi, dan misi yang tertuang dalam Nawacita, yang merupakan janji kampanye Jokowi dalam Pilpres 2014.

"Seorang cawapres Jokowi bisa menjamin keberlanjutan Nawacita dan pembangunan ekonomi demi memantapkan legacy kepemimpinan Jokowi untuk Indonesia ke depan," ujar dia.

Selain itu, Ari memandang seorang cawapres Jokowi nantinya perlu mampu memberikan penguatan bagi kepastian hukum, jaminan keamanan, dan stabilitas politik. Penguatan ini terutama pada masalah persatuan bangsa dan penanganan radikalisme.

"Punya kapasitas politik memberikan nilai tambah elektoral bagi keterpilihan Jokowi dan memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia ke depan," kata dia.

Baca juga: "Nama Cawapres di Kantong Jokowi, Ada Penghapusnya?"

Di sisi lain, Ia mengatakan, setidaknya ada empat nama yang paling potensial menjadi cawapres Jokowi, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi maju pada pemilihan presiden 2019.

Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama tersebut kepada publik.

Jokowi tidak menjelaskan cawapres yang dimaksudnya hanya satu atau banyak nama. Jokowi meminta wartawan dan publik bersabar. Pengumuman nama cawapres, kata dia, harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Kompas TV Masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden makin dekat



Editor : Bayu Galih
Artikel Terkait


Close Ads X