Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan kawasan Bukit Duri akan tetap ditertibkan meskipun Komnas HAM telah mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI tidal melakukan penertiban kawasan Bukit Duri selama ada proses hukum.

Menurut Basuki atau Ahok, warga yang menempati badan sungai dan tidak mau direlokasilah yang justru melanggar HAM.

"Kalau semua orang mulai menjarah sungai, lalu (kami) dilarang (menertibkan) itu melanggar HAM, lalu orang yang menjarah itu tidak melanggar HAM?" tanya Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/9/2016).

Jika warga yang melanggar tidak ditertibkan, Ahok mengatakan ini akan merugikan warga Jakarta lainnya. Banjir di Jakarta tidak bisa benar-benar teratasi. Ketika rumah warga Jakarta banjir karena normalisasi yang belum tuntas, itu juga merupakan bentuk pelanggaran HAM.

"Saya tanya rumah kamu kebanjiran, rumah kamu habis, kadang korban nyawa, itu melanggar HAM Anda enggak? Melanggar HAM Anda juga," ujar Ahok.

"Bagi saya itu sederhana, istilah kampung saya itu, kalau bodoh itu nurut, kalau pinter itu ngajar. Jangan jadi orang udah bodoh, enggak mau nurut, pinter enggak mau nggajar," ucap Ahok.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan melayangkan surat peringatan (SP) kedua kepada warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2016). Rencananya, kawasan tersebut akan ditertibkan setelah Idul Adha.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, penertiban permukiman tidak akan menunggu sidang gugatan class action yang diajukan oleh sebagian warga. Menurut dia, hingga kini belum ada putusan dari pengadilan.