Rayakan Perbedaan

Yogyakarta, KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut sekolah tatap muka baru bisa dilakukan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebab, ia mengaku tidak mau kebobolan dengan membuka seluruh sekolah di DIY.

"Mahasiswa belum karena dari luar daerah baru naik (kasus Covid-19). Kemungkinan dimulai dari SMA karena kebanyakan (siswa) warga lokal. Kita pertimbangkan betul jangan asal, nanti jadi masalah baru," kata dia, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Pemprov DIY Sudah Perbolehkan Sekolah Tatap Muka dan Pertunjukan Seni secara Terbatas

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan 10 sekolah untuk memulai uji coba pembelajaran tatap muka.

"Tahap awal kita menyiapkan untuk yang 10 sekolah yang terdiri dari 5 SMK dan 5 SMA di masing-masing kabupaten/kota satu. Dan saat ini 10 sekolah tersebut untuk guru atau tenaga pendidiknya sudah divaksin," ujar dia.

Adapun 10 sekolah itu adalah SMA Negeri 1 Pajangan Bantul; SMA Negeri 1 Gamping, Sleman; SMA Negeri 1 Sentolo, Kulonprogo; SMA Negeri 9 Yogyakarta; SMA Negeri 2 Playen, Gunungkidul; SMK Negeri 1 Wonosari, Gunungkidul; SMK Negeri 1 Yogyakarta; SMK Negeri 1 Pengasih Kulonprogo; SMK Negeri 1 Bantul; dan SMK Negeri 1 Depok, Sleman.

Baca juga: Usai Guru Divaksin, Jokowi Harap Sekolah Tatap Muka di Makassar Segera Digelar

Dia menambahkan, uji coba pembelajaran tatap muka akan digelar usai pemberlakuan PPKM berskala mikro selesai.

"PPKM selesai kan tanggal 22, nah mungkin kita akan uji coba sekitar bulan April untuk 10 sekolah tersebut. Kemudian akan kita evaluasi paling tidak dua minggu kita evaluasi ada klaster baru atau tidak," katanya.

Selama masa uji coba pembelajaran tatap muka, kata Didik, durasi siswa berada di sekolah hanya tiga jam dan akan dibagi menjadi dua shift.

Dia mencontohkan, shift pertama dimulai pukul 07.00-10.00 dan shift kedua pukul 09.00 hingga 12.00.

"Itu modifikasi, masing-masing sekolah bisa berbeda. Tapi pada prinsipnya bagaimana mengatur supaya tidak terjadi kerumunan dan penerapan prokes itu sesuai dengan SKB 4 Menteri," pungkasnya.