Rayakan Perbedaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hyundai Indonesia menanggapi baik rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengganti seluruh armada dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jadi kendaraan listrik mulai tahun depan.

Menurut Director of Sales PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Erwin Djajadiputra, perpindahan ini bakal banyak menimbulkan dampak positif, khususnya terhadap percepatan era kendaraan listrik nasional.

"Di samping itu, akan lebih efisien karena jika kita lihat pernyataan pak Ridwan Kamil pertimbangannya ke sana. Sebab, dengan mobil listrik pemakaian 300 kilometer hanya menghabiskan Rp 50 ribu saja, lebih irit," katanya dalam diskusi virtual belum lama ini.

Baca juga: Pabrik Dikunjungi Luhut, Bos Hyundai Berharap Jadi Game Changer

KOMPAS.com/Ruly Ilustrasi proses charge mobil listrik Hyundai Ioniq

Kendati demikian, Erwin belum bisa memastikan jumlah dan model kendaraan listrik yang bakal digunakan oleh Pemprov Jabar. Tapi, pihak Hyundai akan siap menerima pesanan baik secara borongan maupun perseorangan.

"Jumlahnya belum kami bisa katakan, yang jelas dia (Ridwan Kamil) sudah menyebut bahwa Pemprov Jabar akan memakai kendaraan dinas mayoritas berbasis listrk pada 2021," ucap dia.

"Pada prinsipnya, kita siap menerima pesanan karena target kita tidak hanya perseorangan, tapi juga semuanya termasuk fleet," lanjut Erwin.

Sebelumnya, Ridwan Kamil sudah mencoba mobil listrik Hyundai Ioniq ke Garut bersama beberapa jajaran Pemprov Jabar. Selama pemakaian, ia mengaku tidak ada masalah yang terjadi.

Baca juga: PSBB Transisi Diperpanjang, Ganjil Genap Belum Berlaku di DKI Jakarta

Humas Pemprov Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PT PLN (Persero) yang berlokasi di Area Parkir Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (2/11/2020).

"Kemudian mobil ini tidak perlu uang bensin, biaya charge-nya hanya butuh Rp 50.000 untuk 350 km," ujar dia.

Atas hal tersebut, ia kemudian bertekad untuk mengonversi kendaraan dinas jadi lebih ramah lingkungan mulai tahun depan.

Jika rencana tersebut bisa berjalan, maka Pemprov Jabar jadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan kendaraan dinas listrik di lingkungan pemerintahan daerah.

"Minimal kendaraan dinas dari gubernur sampai level bawah dari bentuk mobil sampai motor adalah kendaraan listrik yang tersedia di pasaran," kata Ridwan Kamil.