Rayakan Perbedaan

JAKARTA, KOMPAS.com--Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan tidak benar kalau pesantren yang banyak tersebar di berbagai daerah di Tanah Air dikaitkan dengan radikalisme apalagi tindak terorisme.

"Justru pesantrenlah yang mengajarkan cinta Tanah Air, mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita luhur, dan menolak komunisme," kata Hidayat Nur Wahid dalam rilis MPR RI yang diterima di Jakarta, Senin.

Hidayat juga mengingatkan bahwa dulu pada masa perang sebelum kemerdekaan, para santri dan kiai serta pemimpin yang berada di pesantren berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, lanjutnya, para santri, kiai dan pemimpin pesantren pun mengisi kemerdekaan dengan aktivitas yang luar biasa seperti melalui pendidikan.

Dari fakta tersebut, Wakil Ketua MPR menyayangkan kalau pesantren dicurigai karena seharusnya pesantren dihormati dan diajak bersama-sama untuk menghadirkan generasi Islam yang moderat dan Islam yang memajukan bangsa.

Hidayat berpendapat bila pesantren dihormati dengan baik akan menjadi partner yang luar biasa yang mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas program pencegahan terorisme dan deradikalisme.

"Beberapa hari lalu (Senin 18/1), Saya bertemu pimpinan Lembaga Negara. Dalam pertemuan itu disampaikan pencegahan terorisme dipandang perlu dan sangat mendesak, perlu payung hukum yang lebih kuat, komprehensif, sehingga aparat keamanan tidak ragu melakukan penindakan," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/1).

Jokowi mengungkapkan para pimpinan Lembaga Negara memang belum menyepakati payung hukum pencegahan terorisme dan radikalisme itu apakah dalam bentuk revisi undang-undang, Peraturan Pengganti UU (Perppu) atau UU baru. "Inilah yang perlu dibicarakan lagi dengan DPR," kata Presiden.

Dalam pencegahan terorisme ini, Presiden memerintahkan pada Panglima TNI, Kapolri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk memperkuat sinergi, terutama antar lembaga intelijen tidak memunculkan egosentris.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menghidupkan kembali tim penanggulangan terorisme guna mereduksi radikalisme.

"Wapres meminta supaya tim penanggulangan terorisme di MUI dihidupkan lagi. Dan kita lakukan gerakan atau langkah-langkah bersama dalam rangka menghadapi deradikalisasi," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (19/1).

Hal itu disampaikan Ma'ruf dan pengurus MUI usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres. MUI bertemu Wapres untuk melaporkan hasil munas dan rakernas.

Terkait terorisme, Ma'ruf mengatakan MUI sebelumnya pernah membuat fatwa yang menjadi landasan dan membentuk Tim Penanggulangan Teroris.

Upaya yang dilakukan MUI dalam mereduksi radikalisme dengan menerbitkan buku-buku, melakukan diskusi tentang pemahaman agama, dakwah, meluruskan pahamnya, terutama tentang paham jihadnya bagi yang sudah terkontaminasi paham radikalisme.