Muhammadiyah: Pilih Pemimpin dengan Pertimbangan Rasional, Bukan Primordial
Jumat, 21 Agustus 2015 | 07:57 WIB
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengingatkan agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin. Ia menekankan, pilihan atas seorang pemimpin harus menggunakan pertimbangan rasional, bukan semata-mata menggunakan pertimbangan primordial.
"Memilih pemimpin secara umum itu adalah memilih orang yang punya kemampuan dalam memimpin. Itu yang jelas sekali dasar-dasarnya baik dari sisi Al Quran atau hadits Nabi," kata Mu'ti, seusai diskusi dan bedah buku 'Fikih Kebhinekaan', di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (20/8/2015) malam.
Muhammadiyah, kata dia, mendukung penuh prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Meski demikian, substansi demokrasi tetap menjadi yang utama. Sebelum masyarakat memilih dengan pertimbangan rasional yang baik, ia khawatir, pemimpin yang dihasilkan justru tidak berdampak baik bagi masyarakat.
"Rakyat harus benar memilih pemimpin supaya rakyat itu semakin baik," kata dia.
Ia berpandangan, masyarakat harus memilih pemimpin dengan tolok ukur yang terbebas dari praktik korupsi, memiliki kompetensi, integritas, dan toleransi yang tinggi.
"Publik ini cenderung memilih pemimpin berdasarkan realitas moral yang baik, keagamaan tidak sama, tapi moral publiknya baik (dia akan dipilih). Sebaliknya, ketika dihadapkan pilihan yang sama, sama-sama baiknya dan tidak korupsinya, maka publik cenderung akan memilih pemimpin yang sama agamanya," ujarnya.
Pada Desember mendatang, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak, baik untuk memilih pemimpin di tingkat kabupaten, kota, mau pun provinsi.
"Memilih pemimpin secara umum itu adalah memilih orang yang punya kemampuan dalam memimpin. Itu yang jelas sekali dasar-dasarnya baik dari sisi Al Quran atau hadits Nabi," kata Mu'ti, seusai diskusi dan bedah buku 'Fikih Kebhinekaan', di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (20/8/2015) malam.
Muhammadiyah, kata dia, mendukung penuh prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Meski demikian, substansi demokrasi tetap menjadi yang utama. Sebelum masyarakat memilih dengan pertimbangan rasional yang baik, ia khawatir, pemimpin yang dihasilkan justru tidak berdampak baik bagi masyarakat.
"Rakyat harus benar memilih pemimpin supaya rakyat itu semakin baik," kata dia.
Ia berpandangan, masyarakat harus memilih pemimpin dengan tolok ukur yang terbebas dari praktik korupsi, memiliki kompetensi, integritas, dan toleransi yang tinggi.
"Publik ini cenderung memilih pemimpin berdasarkan realitas moral yang baik, keagamaan tidak sama, tapi moral publiknya baik (dia akan dipilih). Sebaliknya, ketika dihadapkan pilihan yang sama, sama-sama baiknya dan tidak korupsinya, maka publik cenderung akan memilih pemimpin yang sama agamanya," ujarnya.
Pada Desember mendatang, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak, baik untuk memilih pemimpin di tingkat kabupaten, kota, mau pun provinsi.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Dani Prabowo |
| Editor | : Inggried Dwi Wedhaswary |
