Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat adanya kenaikan jumlah konflik agraria sepanjang tahun 2016. Bahkan, kenaikan itu mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2015.

“Sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Tahun sebelumnya tercatat hanya 252 konflik,” kata Wakil Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Dari ratusan konflik yang terjadi, konflik di lahan perkebunan masih menjadi penyumbang tertinggi dengan angka mencapai 163 konflik.

(Baca: Jokowi Desak Kementerian Agraria Percepat Penyelesaian Puluhan Juta Sertifikat Tanah)

Jumlah itu disusul sektor properti 117 konflik, dan infrastruktur 100 konflik. Kemudian, 25 konflik terjadi di sektor kehutanan, 21 konflik di sektor tambang, dan masing-masing ada tujuh konflik di sektor migas dan pertanian.

“Kembalinya sektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar konflik agrarian menunjukkan, bahwa perluasan lahan dan operasi perkebunan skala besar masih menjadi ancaman serius bagi gerakan pembaruan agraria di Tanah Air,” ujarnya.

Salah satu komoditas perkebunan yang perlu mendapat perhatian, menurut Dewi, yakni sawit. Sebagai komoditas ekspor yang menguasai lebih dari 11 juta hektar tanah di berbagai provinsi, sawit banyak menimbulkan persoalan terutama dalam hal kepemilikan lahan.

(Baca: Petani, Nelayan dan Masyarakat Adat Rentan Alami Kriminalisasi dalam Konflik Agraria)

“Kami menilai bahwa ekspannsi perkebunan kelapa sawit masih terus berlangsung dan proses perluasan akhirnya menyebabkan konflik,” tandasnya.