Raja Faisal Yusuf, bekas terpidana kasus korupsi yang selama ini menjabat sebagai Kepala BP2T Kota Tanjungpinang mengundurkan diri.

Gamawan Fauzi menegaskan akan mencabut surat keputusan pengangkatan bekas terpidana korupsi menjadi pejabat struktural di pemerintahan daerah.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, PNS yang pernah menjadi terpidana tak boleh menduduki jabatan struktural.

Sebagian dari ratusan pegawai negeri sipil yang divonis bersalah karena kasus korupsi malah masih aktif sebagai PNS.

Menpan Azwar Abubakar mengatakan, akan melakukan perbaikan peraturan pemerintah PP yang mengatur tentang pegawai negeri sipil PNS.

Mendagri segera membuat surat edaran untuk seluruh kepala daerah agar tak berikan jabatan kepada PNS yang sudah pernah menjalani hukuman pidana.

Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, menunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Raja Ariza mengisi posisi Azirwan

Mantan terpidana korupsi alih fungsi hutan lindung Bintan, Azirwan, akhirnya mundur. Masih ada delapan eks terpidana korupsi yang jadi pejabat.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku, dirinya memang mendorong Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani untuk mencopot Azirwan.

KPK didesak membuka kembali penyelidikan kasus yang melibatkan Azirwan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Indonesia Corruption Watch mempertimbangkan untuk menggugat Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan, pemberian promosi bagi bekas narapidana korupsi akan melenyapkan efek jera terhadap kejahatan korupsi.

Indonesia Corruption Watch ICW berharap Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani membatalkan promosi jabatan mantan koruptor Azirwan.

KPK Anatomi Mulyawan menilai mantan koruptor Azirwan tidak layak dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Ria

Promosi jabatan mantan narapidana korupsi Azirwan dinilai penggiat antikorupsi sebagai tamparan keras yang ditujukan kepada kebijakan Presiden SBY