Mantan pimpinan KPK Haryono Umar mengatakan, masa tugas 10 tahun bagi penyidik yang bertugas di KPK sudah tepat.

Masa tugas pegawai di KPK menjadi 10 tahun dari sebelumnya yang hanya delapan tahun.

Polisi mengumpulkan semua anggotanya yang bertugas di luar institusi Polri. Ada apa? Ini penjelasan Polri.

Presiden Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah tentang penyidik di KPK. Apa saja yang diatur?

Masa tugas penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih menuai perdebatan.

Polri membantah bila penarikan penyidiknya yang bertugas di KPK bertendensi pengembosan. Polri menyatakan tetap mendukung KPK.

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia di Komisi Pemberantasan Korupsi masih dibahas pemerintah.

Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duadji menilai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tak perlu menjadi lembaga penegak hukum permanen.

Susno Duadji menilai, penarikan penyidik Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi wajar.

Jika Markas Besar Kepolisian RI terus-menerus menarik penyidiknya dari KPK, diperkirakan KPK akan kehabisan penyidik dari Polri pada Maret 2013.

Polri berjanji akan memberikan calon penyidik yang profesional untuk diseleksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Kepolisian mengikhlaskan 28 penyidiknya yang sudah beralih status sebagai pegawai tetap KPK.

Presiden SBY didesak segera mengeluarkan PP terkait penyidik KPK.

Presiden SBY meminta Mensesneg dan Menteri PAN menyelesaikan PP soal Sumber Daya Manusia di KPK.

Boy Rafli Amar menegaskan, penarikan 13 penyidik di KPK murni untuk pengembangan karier anggotanya, bukan untuk melemahkan KPK.