Pelacakan aset-aset yang diduga dikuasai tersangka kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Djoko Susilo, untuk sementara dihentikan

Alokasi anggaran proyek simulator ujian surat izin mengemudi SIM tetap melalui pembahasan di DPR, meski bersumber dari PNBP.

Entah apa yang disasar tim pengacaraIrjen Djoko Susilo ketika menyerang kewenangan KPK mengusut tindak pidana pencucian uang sepanjang 2003-2010.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai eksepsi Irjen Djoko Susilo tak berdasarkan argumen kuat.

KPK menilai, eksepsi atau nota keberatan tim pengacara Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo tidak memuat hal-hal yang substantif.

Pengacara Djoko Susilo menyatakan, surat dakwaan yang disusun tim jaksa penuntut umum KPK batal demi hukum karena disusun tak cermat.

Djoko Susilo mencantumkan sederet prestasinya dalam nota keberatan eksepsi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selasa 30/4/2013.

Salah satu hal yang dikritisi tim pengacara Djoko adalah mengenai kewenangan KPK untuk mengusut TPPU di bawah tahun 2010.

Djoko Susilo dan tim pengacaranya dijadwalkan membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Jika ditemukan bukti yang kuat, istri-istri Irjen Djoko Susilo dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Surat dakwaan tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, menyebut sejumlah nama pejabat kepolisian.

Djoko Susilo meminta tetap mendapat izin berobat rutin, seperti halnya ketika menjadi tahanan KPK.

Menanggapi pengacara Djoko Susilo, KPK menyatakan punya kewenangan menggunakan pasal pencucian uang. Bukan baru kali ini pasal itu dipakai KPK.

Tim pengacara Irjen Djoko Susilo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang menyidik aset kliennya yang diperoleh sebelum tahun 2011.

Djoko Susilo juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Nilai keseluruhan aset Djoko sesuai dakwaan mencapai Rp 100 miliar.