Undang-undang Pendidikan Tinggi menjadi payung hukum yang melegalkan perguruan tinggi asing menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia.

pemberlakuan Undang-undang Pendidikan Tinggi masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Setidaknya, 10 peraturan pemerintah dan 29 peraturan menteri.

Keinginan sejumlah pihak untuk mengajukan uji materi terhadap RUU Pendidikan Tinggi tidak akan dihalang-halangi.

Kemdikbud mengimbau semua pihak untuk tidak risau dan merasa terancam dengan kemungkinan masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia.

Keinginan melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang baru disetujui DPR mulai muncul.

Problem utama dalam implementasi kebijakan pendidikan selama ini adalah rendahnya konsistensi dan komitmen pemerintah.

Salah satu pasal dalam RUU Pendidikan Tinggi yang diprotes kalangan akademis adalah Pasal 65 yang menyatakan otonomi PT dievaluasi oleh menteri.

Rektor Universitas Tanjungpura Thamrin Usman mengatakan, PT asing baik untuk membangkitkan iklim kompetisi perguruan tinggi di Indonesia.

Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto menilai, Undang-Undang Pendidikan Tinggi UU Dikti memberi ruang pada PTS untuk berkembang.

Bisa satu semester masuk, terus keluar kerja, dan masuk lagi. Sangat fleksibel karena yang penting dia harus bekerja sesuai dengan jurusannya

Seluruh aturan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi UU PT harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak UU tersebut resmi disahkan.

Pasca-disahkan, "pekerjaan rumah" menanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Dalam RUU PT, banyak pasal yang menyebutkan pengaturan lebih lanjut diatur oleh peraturan menteri dinilai melanggar kebebasan akademik. Benarkah?

Pembahasan RUU Pendidikan Tinggi cukup lama dan alot. Apakah usianya akan sepanjang lama pembahasannya?

Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi RUU PT akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR, Jumat 13/7/2012.