Bupati Buol Amran Batalipu akan langsung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka setibanya di Gedung KPK, Jakarta.

Bupati Buol Amran Batalipu sempat menganggap surat panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi kepadanya adalah palsu.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Dewa Parsana mengimbau masyarakat tidak mengaitkan penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu dengan pilkada setempat.

Menyusul penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu oleh KPK dini hari tadi, keluarga Amran langsung melapor ke Polres Buol dan Kapolda Sulteng.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjemput paksa Bupati Buol, Amran Batalipu. Hari ini juga dibawa ke Jakarta.

Bupati Buol Amran Batalipu akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat 6/7/2012 di Buol, Sulawesi Tengah.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Buol Amran

KPK telah mengirim surat panggilan kepada Bupati Buol Amran Batalipu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak usaha perkebunan.

Mereka yang dicegah adalah dua pegawai PT Hardaya Inti Plantation, yakni Totok Lestiyo dan Sukirno, serta seorang pegawai PT Cipta Cakra Murdaya.

Publik diminta tidak mengkaitkan pekerjaan yang dilakukan Hartati Murdaya Poo dengan Partai Demokrat. Tidak ada kaitannya.

KPK diminta mempercepat penanganan kasus dugaan suap yang menyeret anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hartati Murdaya Poo.

Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa Bupati Buol,

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa pengusaha Hartati Murdaya Poo sebagai saksi dugaan suap di Buol, Sulawesi Tengah.

Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencegah pengusaha Hartati Murdaya Poo.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kepada Imigrasi untuk mencegah lima orang terkait penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan HGU