Menyusul disetujuinya gedung baru KPK oleh DPR, Koalisi Koin untuk KPK tutup saweran rakyat untuk KPK.

Seperti apa gedung baru yang akan dibangun bagi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK?

Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa selama ini tidak pernah mengelola uang saweran gedung baru KPK yang dikumpulkan masyarakat.

DPR menolak anggaran pembentukan komunitas antikorupsi dan kegiatan publikasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, pihaknya tak meminjam rutan lain ketika gedung baru KPK telah selesai dibangun.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berharap alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK dapat segera direalisasikan.

Badan Anggaran akan segera memproses rekomendasi Komisi III terkait alokasi anggaran untuk gedung baru KPK. Akan diparipurnakan pada 18 Oktober.

DPR juga merekomendasikan peningkatan anggaran Kepolisian RI dan kejaksaan sehingga bisa setara dengan anggaran KPK.

Secara tiba-tiba, Komisi III DPR akhirnya menyepakati alokasi anggaran untuk gedung baru KPK. Kesepakatan diputuskan hanya dalam waktu 15 menit.

Komisi III menyepakati membuka blokir atas pos anggaran yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI untuk gedung KPK sebesar Rp 61.099.880.000.

Taufiq Kiemas menilai, persetujuan DPR atas alokasi anggaran gedung baru KPK bukan karena pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengapresiasi keputusan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui permohonan anggaran gedung baru KPK.

Keputusan Komisi III yang secara tiba-tiba menyetujui anggaran pembangunan gedung KPK sangat mengejutkan. Ada apa?

Alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK didesak untuk segera direalisasikan karena kebutuhan gedung baru dinilai mendesak.

Setelah sempat ditolak dua kali, akhirnya alokasi anggaran untuk gedung baru KPK disetujui Komisi III DPR.