Pemecatan politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh alias Angie dari Dewan Perwakilan Rakyat disebut terkendala tidak adanya Ketua Umum

ICW mendesak KPK mengenakan UU Pencucian Uang terhadap Angelina Sondakh.

Majelis Tinggi PD akhirnya sepakat memberhentikan Angelina Sondakh dari keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua KPK Abraham Samad menilai vonis majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Angelina Sondakh keliru.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan melakukan pertemuan untuk membahas keanggotan Angelina Sondakh di DPR.

Angie terbukti menerima pemberian uang senilai total Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar AS. Lantas, mengapa KPK tak gunakan pasal TPPU?

Partai Demokrat tidak akan memecat kadernya, Angelina Sondakh, dari keanggotaan di DPR sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Fadli Zon menilai putusan majelis hakim yang memvonis Angelina Sondakh dengan hukuman 4,5 tahun penjara telah mengkorupsi rasa keadilan rakyat.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo melihat vonis hakim terhadap terdakwa korupsi, Angelina Sondakh belum beri efek jera.

Kicauan terdakwa kasus suap pembahasan anggaran di Kemdikbud, Angelina Sondakh, berbuntut panjang.

Terbukti mampu menggiring proyek di Kemendiknas, Angelina Sondakh memiliki kekuatan besar. Angelina seharusnya dihukum berat.

"Justru dengan dicantumkan kebaikan-kebaikan itu preseden buruk. Duta Orang Utan kok korupsi, Duta Gemar Membaca kok korupsi," kata Emerson.

Hamdi Muluk menilai, putusan untuk Angie itu tidak akan menimbulkan efek jera. Memberi kepastian bahwa koruptor pasti dihukum rendah.

Partai Demokrat berharap agar pengusutan korupsi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat tidak berhenti hanya kepada kader Demokrat.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, Badan Kehormatan DPR seharusnya bisa mengambil tindakan tegas terhadap Angelina Sondakh.