Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menyatakan Pemerintah harus melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto, menilai pemerintah sepertinya terburu-buru dalam melakukan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi.

BPH Migas memastikan akan menggunakan mekanisme manual dengan penempelan stiker elektronik dalam program pembatasan BBM bersubsidi.

Rencana pembatasan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi kembali digulirkan pemerintah.

Pengamat energi, Kurtubi menilai rencana pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin mobil tidak efektif.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas mengajukan dua cara untuk mencegah mobil mewah mengisi premium atau BBM bersubsidi.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, industri otomotif tak terpengaruh atas rencana pengaturan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi.

Pemerintah bakal sulit mengontrol penjualan BBM bersubsidi secara ilegal oleh pihak yang nantinya diperbolehkan untuk mengonsumsi.

Partai Golkar tak mempermasalahkan klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap ide Ayat 6a dalam Pasal 7 UU APBN-P 2012.

Pemerintah kembali menegaskan akan memberlakukan pemabatasan BBM bersubsidi. Pembahasan sedang berlangsung.

Kendaraan pribadi masih menjadi konsumen bahan bakar minyak BBM bersubsidi terbesar.

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, dana bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM sebesar Rp 17 triliun kini diendapkan.

Sudah empat penggugat ajukan gugatan uji materi dan formal terhadap Pasal 7 Ayat 6A UU APBN-P 2012 ke Mahkamah Konstitusi MK

Anggaran untuk masyarakat miskin dan rentan masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan subsidi bahan bakar

Mulai Juli, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mewajibkan pemakaian bahan bakar pertamax untuk kendaraan-kendaraan dinas