Anggota Komisi VII DPR RI, Sutan Bathoegana, mengatakan, Partai Demokrat bukan takut atau tidak takut untuk mendukung opsi kenaikan harga BBM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tak mesti dijalankan pada 1 April 2012.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak pemerintah bersikap tegas menghadapi masalah bahan bakar minyak BBM subsidi.

Mantan Wapres Jusuf Kalla menilai pemerintah terlalu banyak mengkaji soal BBM. Padahal, mestinya keputusan harusnya sudah dibuat.

Penghapusan subsidi bahan bakar minyak mesti mempertimbangkan dampaknya terhadap kelancaran pasokan dan tingkat inflasi.

Penerapan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak BBM berubsidi pada 1 April 2012 tinggal menunggu kehendak politik political will pemerintah.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta masyarakat tidak membicarakan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak.

PT PGN mengusulkan agar pelaksanaan pengalihan bahan bakar minyak menuju BBG untuk sektor transportasi dilaksanakan secara bertahap.

Pemerintah akhirnya mengalokasikan dana Rp 500 miliar untuk pengadaan SPBU BBM nonsubsidi. Ini dilakukan untuk mendukung pembatasan BBM bersubsidi

Kementerian ESDM tengah mempersiapkan kajian beberapa opsi pengaturan BBM bersubsidi. Hasilnya ditargetkan selesai akhir Februari.

Meski masyarakat meminta kepastian, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan apa pun terkait BBM apakah harganya dinaikkan atau dibatasi.

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mematangkan persiapan pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi.

Pemerintah akan mengkaji usulan DPR untuk mengurangi subsidi premium alias opsi kenaikan harga jual BBM jika pembatasan BBM subsidi batal.

Komisi VII DPR tak mendukung rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi.

Rencana pemerintah untuk mewajibkan semua kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD tidak menggunakan premium bisa menguntungkan SPBU asing.