Menkumham Amir Syamsuddin mengaku mendukung jika rencana revisi UU KPK dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prolegnas 2012.

Badan Legislatif Baleg DPR RI akhirnya sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan, pemerintah tak keberatan jika rencana revisi UU KPK dikeluarkan dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas

Baleg DPR RI akhirnya sepakat untuk menghentikan pembahasan rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kelanjutan pembahasan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK akan ditetapkan oleh Badan Legislatif DPR pada Rabu besok.

Ketua Badan Legislatif DPR Ignatius Mulyono mengakui ada upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan tidak dikeluarkan dari program legislasi nasional

Ketua Panitia Kerja Revisi UU KPK, Dimyati Natakusumah, menyatakan, pihaknya akan mendukung penghentian pembahasan revisi UU KPK.

Baleg belum dapat memutuskan apa pun terkait kelanjutan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.

Baleg DPR akan menentukan sikap terkait revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nomor 30 tahun 2002 pada Senin 15/10/2012.

Badan Legislasi Baleg DPR RI akan segera membuat keputusan terkait kelanjutan perumusan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.

ICW mendorong DPR RI mencabut agenda revisi Undang-ndang KPK dari Program Legislasi Nasional Prolegnas tahun 2012.

Politisi Golkar Nurdiman Munir bantah kecurigaan banyak pihak kepada rekannya Aziz Syamsudin yang terlihat "ngotot" memajukan revisi UU KPK.

Di balik putusan resmi Golkar untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK, ada sejumlah kadernya yang merasa berat hati.

ICW menilai, DPR telah menggunakan tiga fungsinya, yakni anggaran, legislasi, dan pengawasan, untuk mengerdilkan Komisi Pemberantasan Korupsi.