Komnas HAM meminta agar Kapolri Jenderal Timur Pradopo, untuk mengevaluasi kinerja kapolda Papua dan Kapolres Mimika.

Jalan keluar terbaik saat ini adalah dengan menggelar dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan setempat.

Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari, berharap, pemerintah serius mengambil langkah-langkah nyata untuk membangun Papua secara berkeadilan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Karel Gwijangge, berharap kepolisian memahami kondisi karyawan PT Freeport Indonesia yang saat ini tertekan.

Komnas HAM meminta agar PT Freeport Indonesia tidak lagi memberikan dana pengamanan obyek vital ke Polri.

Kepolisian kembali menekan karyawan PT Freeport Indonesia untuk membuka akses ke areal PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, yang mereka blokir.

Hasil investigasi Komnas HAM menemukan empat jenis pelanggaran HAM oleh aparat dan merekomendasikan kepada Presiden untuk melakukan evaluasi.

Kepolisian Negara RI berjanji akan menindak oknum kepolisian jika melakukan kesalahan.

Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo berjanji akan melakukan evaluasi terhadap uang saku dari PT Freeport Indonesia untuk aparat di Papua.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan pihaknya siap diaudit oleh auditor dari luar seperti BPK terkait dana bantuan dari Freeport.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan pihaknya siap diaudit oleh auditor dari luar seperti BPK terkait dana bantuan dari Freeport.

Komnas HAM mendesak Presiden SBY mempercepat dialog dengan Papua. Presiden juga diminta segera melantik Bambang Dharmono agar segera bisa bekerja.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan empat pelanggaran HAM dalam peristiwa Kongres Rakyat Papua KRP III.

Komnas HAM mencatat ada pelanggaran HAM oleh aparat saat membubarkan Kongres Papua III beberapa waktu lalu.

Komnas HAM menegaskan, Kongres Rakyat Papua III sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Ada undangan ke presiden, ada izin ke Polri.