Karyawan PT Freeport Indonesia yang mogok kerja dan memblokir akses ke areal perusahaan itu di Timika kecewa terhadap rencana Polres Mimika.

Kepolisian meragukan isi surat dari pihak yang mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penembakan Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Kondisi keamanan Kabupaten Puncak Jaya, Papua, saat ini dilaporkan sudah kondusif. Aktivitas masyarakat sudah kembali berjalan normal.

Tindakan Kepolisian Resor Mimika yang akan bertindak tegas memberi kesan keberpihakan kepolisian kepada PT Freeport Indonesia.

Polres Mimika mengimbau karyawan membuka blokade ke areal PT Freeport Indonesia. Jika dua hari ini blokade tidak dibuka, akan ada tindakan tegas.

IPW mendesak KPK mengumpulkan bahan dan keterangan terkait aliran dana dari PT Freeport ke Polri.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas atas penyelesaian masalah di Papua.

SPSI PT Freeport Indonesia menilai manajemen telah memperdayai publik soal jumlah kenaikan upah yang ditawarkan.

Tidak masalah jika Polri dan Freeport bekerja sama menjaga keamanan, asalkan kerja sama itu tidak sampai mengorbankan masyarakat sekitar.

Penambahan pasukan aparat keamanan di Papua, menurut pengamat LIPI, Adriana Elisabeth, bukan solusi tepat untuk mendamaikan situasi Papua.

Pengamat dari LIPI, Adriana Elisabeth, menyatakan, ada sikap saling tidak percaya antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

Partai untuk Kebebasan PVV minta Menteri Luar Negeri Belanda Uri Rosenthal bertindak lebih tegas dalam masalah Papua.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Komisi I, Paskalis Kosay menyatakan selama ini kebijakan dan program pemerintah tak sampai kepada rakyat Papua.

Pelanggaran hak asasi manusia HAM juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi rakyat Papua. Hal itu dikatakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahua

Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Adriana Elisabeth, menyatakan, ada beberapa masalah utama yang dihadapi Tanah Papua.