Hingga pagi ini polisi belum mengidentifikasi pelaku penembakan di Papua. Polisi juga meragukan klaim oleh Komando Daerah Papua X OPM.

Di tengah situasi belum menentu di Freeport dan isu dana pengamanan, Polda Papua mengganti personil dan komandan satgas Amole. Ini hal yang rutin.

Seperti umumnya orang Papua, Thimotius Samin tak lagi menggunakan nama asli yang berasal dari tradisi komunitas mereka.

Kepolisian RI tampaknya tidak terusik dengan temuan ICW yang menyebutkan Polri menerima dana sebesar 79,1 juta dollar AS dari Freeport.

Gara-gara terlalu lama diabaikan, hal-hal yang tidak lumrah dalam pengelolaan keuangan daerah banyak terjadi di Papua dan Papua Barat.

Permasalahan di Papua saat ini harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.

Kepolisian menyatakan telah mengirimkan tim pengawas internal untuk mengecek kebenaran informasi anggota polisi terima uang dari Freeport.

Semua pihak diharapkan menghilangkan saling curiga dan bermusuhan, untuk mengakhiri konflik di Papua.

Maraknya kekerasan dan eksploitasi masyarakat Papua disebabkan oleh tidak bijaknya pemerintah dalam membuat kebijakan.

Permasalahan Papua berakar dari berbagai pengalaman traumatis yang dialami penduduk asli Papua dalam jangka waktu lama.

Indonesian Corruption Watch menilai dana yang diberikan PT Freeport Indonesia kepada Polri dan TNI merupakan ancaman serius bagi penegak hukum.

Polisi masih mengupayakan dialog persuasif untuk membujuk karyawan PT Freeport Indonesia agar tidak memblokade akses menuju area perusahaan.

Komnas HAM menyatakan, UP4B harus segera menyusun agenda untuk menyejahterakan rakyat Papua. Dialog adalah salah satu caranya.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo diminta menjelaskan dana dari PT Freeport Indonesia yang mengalir ke anggota-anggotanya di Papua.

Masyarakat adat Papua di Jakarta berunjuk rasa di Komnas HAM. Mereka minta Komnas bekerja transparan dan independen, tidak memihak TNI/Polri.