Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Puluhan perusahaan milik Muhammad Nazaruddin seharusnya dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan yang terlarang mengikuti tender di pemerintahan.

Vonis terhadap Muhammad Nazaruddin dalam kasus suap wisma atlet SEA Games bukan akhir segalanya. Masih ada kasus-kasus lain yang perlu ditelusuri.

Vonis untuk terdakwa M Nazaruddin dinilai belum memenuhi azas manfaat jika berkaca pada biaya yang telah dikeluarkan negara hingga saat ini.

KPK jadikan putusan perkara suap wisma atlet SEA Games dengan terdakwa M Nazaruddin sebagai pintu masuk untuk proses penyidikan perkara Angie.

Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan, vonis hukuman penjara 4 tahun 10 bulan terhadap M Nazaruddin cukup adil.

Terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, mengancam bakal membongkar kasus lagi yang akan menyeret tokoh-tokoh lain.

Partai Demokrat klaim tidak ada aliran dana dari hasil korupsi yang diduga dilakukan terdakwa M Nazaruddin ke kongres Partai Demokrat tahun 2010.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan sepenuhnya proses hukum Nazar, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, kepada aparat penegak hukum.

Publik diharapkan bisa memilah antara fakta persidangan dengan opini yang berkembang di luar persidangan terkait kasus Nazaruddin.

KPK menjadikan putusan vonis Muhammad Nazaruddin sebagai bahan penyelidikan pembangunan pusat pelatihan olahraga, Hambalang, Jawa Barat

Terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, mengatakan, istrinya, Neneng Sri Wahyuni, akan kembali untuk menyerahkan diri.

Partai Demokrat meminta agar kasus lain yang melibatkan terdakwa M Nazaruddin segera dituntaskan KPK.

Partai Demokrat mengaku lega atas putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa Muhammad Nazaruddin.

Tim jaksa penuntut umum KPK akan mempelajari terlebih dahulu putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas kasus Nazaruddin.