Satu Meja

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah institusi telah membentuk tim independen untuk menelusuri kesaksian bandar narkoba yang telah dieksekusi mati, Freddy Budiman, yang menyebut ada keterlibatan oknum TNI, Badan Narkotika Nasional, dan Polri dalam jaringannya.

Kesaksian itu disampaikan Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras, Haris Azhar, saat Haris berkunjung ke Lapas Nusakambangan pada 2014.

Lalu seperti apa kerja tim independen bentukan Polri untuk menyelidiki testimoni Freddy tersebut?

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tim independen Polri telah melakukan sejumlah aktivitas penelusuran minggu lalu.

"Ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan. Temui hal-hal yang disampaikan (Haris), ada juga tim penelaahan pleidoi (Freddy)," kata Boy Rafli, dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (15/8/2016) malam.

Selain itu, Boy juga menyatakan bahwa tim independen yang dibentuk Polri juga telah melakukan penyelidikan terhadap internal Polri.

"Penyelidikan internal Polri terhadap mereka (polisi) yang pernah menangani (kasus) Freddy," ucap Boy.

Menurut Boy, tim yang juga beranggotakan unsur di luar Polri itu telah berkoordinasi dengan tim dari Badan Narkotika Nasional.

Selanjutnya, minggu ini tim masih akan melakukan sejumlah penelusuran lain untuk mencari tahu kebenaran soal testimoni Freddy Budiman.

"Minggu ini berkunjung ke Nusakambangan. Untuk mencari tahu terkait pertemuan Saudara Haris dengan Freddy," kata Boy.

Agenda lain pekan ini, tim independen akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Beberapa waktu lalu, PPATK memang menyebut ada aliran dana mencurigakan pada jaringan sesama bandar terkait Freddy Budiman.

"Tapi ini tidak projustisia, tapi pencarian fakta terkait dugaan itu karena adanya testimoni," ucap Boy.

Tim investigasi dipimpin Inspektur Pengawas Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno dengan beranggotakan unsur eksternal di luar Polri.

Unsur eksternal itu yakni komisioner Kompolnas Poengky Indarty, pendiri Setara Institute Hendardi, dan pakar komunikasi politik UI Effendy Ghazali.