JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengusulkan agar pengunaan dana optimalisasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 diprioritaskan untuk mengurangi utang dan cadangan fiskal.
Dengan demikian, pengelolaan dana optimalisasi dikembalikan ke pemerintah, di bawah Kementerian Keuangan. Pasalnya, dalam pembahasan APBN selama ini, dana optimalisasi biasanya ditambahkan untuk belanja kementerian dan lembaga.
"Partai Golkar memutuskan bahwa penggunaan optimalisasi anggaran dalam pembahasan RAPBN harus diprioritaskan untuk mengurangi utang dan cadangan fiskal sebagai bantalan dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers di ruang Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Baca juga: Wapres Tak Setuju jika Dana Optimalisasi Dihapus dari APBN
Airlangga mengatakan, saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas RAPBN Tahun 2019 yang terdiri dari Pendapatan Negara sebesar Rp 2.142,5 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp 2.439,7 triliun.
Sehingga muncul defisit anggaran sebesar Rp 297,2 triliun atau sebesar 1,84%.
Dalam membiayai delisit anggaran tersebut, pemerintah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 359,3 Triliun.
Tambahan utang tersebut akan menjadikan total utang diperkirakan menjadi Rp 4.685 triliun pada tahun 2019.
"Dalam proses pembahasan RAPBN, Partai Golkar senantiasa menunjukkan sense of crisis dan tanggung jawab untuk menghadirkan solusi bagi perekonomian bangsa," kata Airlangga.
Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menuturkan bahwa usulan tersebut memang tidak lepas dari potensi penyalahgunaan dana optimalisasi.
Seperti diketahui, dana optimalisasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditengarai jadi lahan bancakan anggota DPR.
Sejumlah legislator diduga jadi makelar dengan dalih memperjuangkan dana itu untuk proyek tertentu.
Sudah ada beberapa contoh kasus korupsi yang memanfaatkan dana optimalisasi. Misalnya, kasus bekas anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, yang ditangkap KPK pada Januari 2016 karena menerima suap terkait proyek jalan di Maluku.
Apalagi saat ini partai politik membutuhkan anggaran yang besar dalam menghadapi kontestasi di pemilu 2019.
"Kalau orang bicara tentang pemilu, siapa enggak butuh anggaran. Tetapi Golkar punya itikad baik bahwa ini benar-benar untuk menyelamatkan ekonomi. Sehingga dana optimalisasi ini tidak digunakan untuk tadi 'bancakan' tapi digunakan untuk pemerintah, pemerintah yang mengatur," kata Lodewijk.
| Editor | : | Dian Maharani |
