JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu tidak pernah memasang iklan di bioskop seperti pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini.
"Kayanya sih enggak ada, dulu ya kita tidak (begitu) pemerintahan SBY melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan kampanye pemilu," ujar Syarief di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).
Syarief menilai, bila ada pernyataan yang menyebut iklan serupa lumrah saat zaman pemerintahan SBY, ia menilai, sebagai sesuatu yang tidak berdasar.
Ia menegaskan, pemerintah SBY tidak pernah memasang iklan seperti itu.
Baca juga: Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi
Partai Demokrat tidak mau berspekulasi apakah iklan pemerintah Jokowi di bioskop merupakan pelangaran atau bukan. Sebab, kampanye juga belum dimulai.
Partai Demokrat, kata Syarief, menyerahkan persoalan iklan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Ya, semua tindakan kan ada peraturannya jadi semua partai politik harus mengikuti aturan kampanye," kata dia.
"Semua itu kan diawasi oleh Bawaslu, jadi kami minta tentu Bawaslu lah yang perlu proaktif apakah ini ada pelanggran atau tidak," sambung dia.
Baca juga: PKB: Koalisi Prabowo-Sandiaga Jangan Panik Lihat Iklan Capaian Pemerintah Jokowi
Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding sebelumnya mengatakan, tidak ada masalah dengan iklan pencapaian kinerja Pemerintahan Jokowi tersebut.
Ia meminta, koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak perlu panik menyikapi iklan tersebut.
Menurut Karding, sudah kewajiban pemerintah untuk menyampaian capaian-capaian yang sudah diraih selama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.
Baca juga: PKS: Copot Iklan Pemerintah Jokowi di Bioskop
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu menilai, aneh apabila pemerintah tidak menyampaikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan kepada masyarakat.
"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya pemerintah kerja apa," ujar Karding di Jakarta, Kamis (13/9/2018), seperti dikutip Antara.
Menurut dia, kalau ada pihak yang memprotes dan melarang iklan tersebut, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Pihak Kemenkominfo sudah memberikan pernyataan bahwa iklan tersebut bukan sebagai bentuk kampanye politik terkait Pilpres 2019.
Iklan itu hanya menyampaikan capaian Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Video Pilihan Sebelumnya, iklan yang merupakan versi singkat dari video "2 Musim, 65 Bendungan" diputar di bioskop.
Isinya memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan tersebut.
Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan bahwa peran yang diemban Kemenkominfo sesuai UU negara adalah sebagai humas pemerintah, sehingga menyampaikan capaian dan prestasi yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.
| Editor | : | Sandro Gatra |
