JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis gerakan #2019GantiPresiden secara resmi menyerahkan bukti persekusi yang mereka alami kepada pimpinan DPR, Selasa (28/8/2018).
Bukti berupa foto dan video yang dimasukkan ke dalam flashdisk tersebut diserahkan oleh perwakilan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman dan diterima Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Fadli Zon.
Sebelum bukti diserahkan, para aktivis #2019GantiPresiden terlebih dahulu menceritakan kronologi persekusi yang mereka alami di berbagai daerah selama beberapa waktu terakhir.
Neno menceritakan kembali saat ia akan mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden di Riau, Sabtu pekan lalu.
Baca juga: Menurut BIN, jika Neno Warisman Tetap di Pekanbaru, Kericuhan Akan Meluas
Saat itu ia dihadang massa dan tak bisa keluar dari Bandara Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru.
Setelah tertahan lebih kurang delapan jam di gerbang bandara, akhirnya Neno Warisman kembali ke Jakarta.
Ahmad Dhani kembali menceritakan pengalamannya dihadang massa saat akan melakukan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya.
Massa mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap.
Sejumlah aktivis lain juga menceritakan hal serupa. Pada intinya, mereka menduga ada keterlibatan oknum aparat baik BIN dan kepolisian untuk menghalangi deklarasi #2019GantiPresiden ini.
Baca juga: Neno Warisman dan Ahmad Dhani Mengadu ke Fadli Zon dan Fahri Hamzah
Fadli Zon memastikan, DPR akan segera menindaklanjuti aduan dari aktivis #2019GantiPrediden ini. Mekanisme pertama yang dilakukan adalah dengan memanggli Kapolri dan Kepala BIN melalui Komisi III dan Komisi I DPR.
Dalam pertemuan tersebut, hadir juga dua Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais dan Asril Tanjung, serta dua anggota Komisi III DPR Muahmmad Syafii dan Nasir Djamil.
"Ini tentu sangat mengganggu dan sangat membuat keresahan di kalangan masyarakat bahwa aparat keamanan tak melakukan tugas sebagaimana mestinya. Bahkan dianggap oknum-oknum aparat keamanan yang melakukan persekusi dan menghalang-halangi warga negara yang mau menyatakam pendapat," kata Fadli.
| Editor | : | Krisiandi |
